Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Instruksikan Kader Beri Perhatian untuk Korban PHK

Kompas.com - 16/04/2020, 11:11 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan seluruh kader partai, khususnya yang menjadi kepala daerah dan pimpinan dewan, untuk menyiapkan langkah menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.

"Ibu Megawati memerintahkan seluruh kader partai, para kepala daerah, dan para pimpinan dewan dari partai untuk menaruh perhatian ekstra pada upaya mengatasi PHK, menciptakan lapangan kerja bagi rakyat," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (16/4/2020).

Menurut Hasto, Megawati telah melakukan komunikasi melalui konferensi video dengan sejumlah kepala daerah dari PDI-P.

Baca juga: 20 Legislator PDI-P Jabar Siap Potong Gaji untuk Lawan Corona

Megawati meminta para kepala daerah itu untuk segera merealokasi anggaran untuk penanganan dampak Covid-19.

Anggaran yang direalokasi itu bisa digunakan untuk mendorong program padat karya, dengan tetap memenuhi seluruh ketentuan guna mencegah penularan Covid-19.

"Bupati Wonogiri Joko Sutopo, telah melaporkan realokasi anggaran sebesar Rp 110 miliar. Demikian juga Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas telah melakukan realokasi anggaran sehingga tersedia sekitar Rp 300 miliar untuk penanggulangan dampak Covid-19, termasuk program cipta kerja," papar Hasto.

Baca juga: Pandemi Corona, PHK Jadi Pilihan Terakhir Industri Kelapa Sawit

Hasto menegaskan bahwa ancaman gelombang PHK akibat Covid-19 memang harus sedari dini diantisipasi.

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO memperkirakan 1,25 miliar orang pekerja di dunia terdampak parah Covid-19 dan dibayangi ancaman PHK.

"Kami berharap krisis Covid-19 ini tidak meluas. Tapi kami antisipasi jika terjadi gelombang PHK," kata Hasto.

Di Indonesia sendiri, setidaknya sebanyak 1,6 juta orang mengalami pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan selama pandemi corona di Indonesia.

Baca juga: Bisnis 6 Artis yang Terdampak Corona, Omzet Menurun hingga PHK Karyawan

Angka tersebut dilaporkan oleh menteri kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Senin (13/4/2020) lalu.

"Dari beberapa laporan para menteri, terdapat sekitar 1,6 juta warga negara kita yang telah mendapatkan PHK dan dirumahkan," kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo usai rapat.

Pemerintah sendiri melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi masalah PHK ini, di antaranya dengan segera meluncurkan program Kartu Prakerja. Dengan program ini, maka korban PHK bisa mendapatkan pelatihan gratis serta insentif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com