JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Rabu (15/4/2020), melantik politikus Partai Hanura Benny Ramdhani sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan menerapkan physical distancing dan hanya menghadirkan 30 orang tamu undangan untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19.
Presiden Jokowi dan para tamu lainnya juga menggenakan masker.
Baca juga: Pekerja Migran Pulang dari Negara Terdampak Covid-19 , Ini yang Dilakukan BP2MI
Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 72/TPA Tahun 2020 tentang Pengkatan Pejabat di Lingkungan BP2MI.
Setelah pembacaan Keppres, Presiden Jokowi lalu memandu sumpah jabatan.
"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia dan taat kepada UDD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Benny dalam sumpah jabatannya.
"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggungjawab. Bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," tambah dia.
Baca juga: Jadi Komisaris BRI, Politisi Hanura Sudah Mundur dari Kepengurusan Partai
Setelah pengucapan sumpah jabatan, acara pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan.
Kemudian, Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada Benny, diikuti tamu undangan yang lain.
Benny merupakan politisi Hanura pertama yang mendapat jabatan di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Diketahui sebelumnya, Hanura sempat mengungkapkan kekecewaan karena tidak mendapatkan jatah kursi dalam Kabinet pemerintahan kedua Jokowi ini.
Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Bona Simanjuntak Oktober 2019 lalu, tak lama setelah Jokowi merampungkan susunan kabinet.
Baca juga: Dampak Corona, BP2MI Hentikan Sementara Proses Penempatan Pekerja Migran RI
Menurut Bona, sebagai salah satu partai pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019, wajar pihaknya kecewa karena tak dapat jatah kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.
"Wajar kalau dari beberapa daerah, beberapa kader kami ada kemarahan, ada kekecewaan bahwa tidak ada semacam penilaian yang khusus untuk Partai Hanura," kata Bona saat itu.
Hanura sendiri pada Pileg 2019 memperoleh suara sebanyak 2.161.507 (1,54 persen). Dengan perolehan itu, Hanura tidak memenuhi ambang batas parlemen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.