Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KRL Padat, Wali Kota Depok Minta Jakarta Sinergis Terapkan PSBB dengan Kota Satelit

Kompas.com - 14/04/2020, 17:40 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris menganggap Pemprov DKI Jakarta harus sinergis dengan kota-kota satelit Ibu Kota dalam pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Kita (berharap) sinergis saja dengan DKI, kita kan satu kesatuan, sesuai arahan presiden, sebagai Jabodetabek," kata Idris saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/4/2020).

"Kemarin kan ada juga pelanggaran kantor di Jakarta yang seharusnya karyawannya dipekerjakan di rumah (selama PSBB), tapi tidak dilakukan. Itu yang harus ditegur biar efektif. Biar mereka kerja di rumah, orang Depok ya di Depok, enggak perlu ke Jakarta," imbuh dia.

Baca juga: 5 Kepala Daerah Bodebek Minta Operasional KRL Dihentikan Selama PSBB

Idris menyoroti fenomena penumpukan penumpang kereta rel listrik (KRL)/commuter line selama 2 hari terakhir karena para komuter terpaksa masuk kantor di Jakarta. Padahal, seharusnya mereka kerja dari rumah selama PSBB di Jakarta.

Namun, KRL sebagai angkutan yang memfasilitasi para komuter dari Bekasi, Depok, dan Bogor, justru dibatasi kapasitas dan waktu operasionalnya, mengakibatkan penumpukan penumpang.

Guna melindungi warganya dari kemungkinan tertular Covid-19 akibat berdesakan di kereta, para pimpinan wilayah Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) mengusulkan agar operasional KRL disetop ketika PSBB berlaku pada Rabu (15/4/2020) di Bodebek.

Baca juga: Penumpang KRL Padat Saat PSBB, Anies Bilang Banyak Perusahaan Tak Taat Aturan

Akan tetapi, Idris berharap agar opsi itu jadi opsi terakhir. Ia menduga, penyetopan operasional KRL akan melindungi warga dari berdesakan di kereta, namun memunculkan masalah baru.

Idris meminta Pemprov DKI Jakarta menertibkan para perusahaan bandel itu.

"Meliburkan operasi KRL tapi kalau mereka (pegawai) ada kewajiban kerja di Jakarta, mereka mau naik apa?" ujar Idris.

"Yang pasti bus nantinya akan diserbu. Diserbu juga nanti (bus) ada pembatasan, sementara mereka harus bekerja di sana. Jadi akan terjadi gesekan di bawah, makanya harus sinergi. Dia bekerja di mana? Di kantor," ia mengakhiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com