Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal 306 Orang, Tersebar di 24 Provinsi

Kompas.com - 10/04/2020, 20:24 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengumumkan, per Jumat (10/4/2020), pasien Covid-19 yang meninggal dunia bertambah 30 orang.

Sehingga total, penderita yang meninggal dunia akibat penyakit yang disebabkan virus corona ini sebanyak 306 orang.

Kasus penambahan pasien Covid-19 meninggal tercatat di Banten sebanyak satu orang.

Baca juga: UPDATE: 161 Tenaga Medis di DKI Positif Covid-19, 2 Orang Meninggal

Kemudian DKI Jakarta 12 orang, Jawa Timur lima orang, Sulawesi Utara satu orang, dan Sulawesi Selatan tiga orang.

Di Kalimantan Timur dan Sumatera Barat terdapat kasus pertama pasien Covid-19 yang meninggal, masing-masing sebanyak satu dan tiga orang. 

Adapun total kasus pasien meninggal dunia di antaranya ada di Aceh sebanyak satu orang, Bali dua orang, Banten 21 orang, Bangka Belitung satu orang, Bengkulu satu orang.

Lalu DI Yogyakarta tujuh orang, Jakarta 154 orang, Jawa Barat 40 orang, Jawa tengah 22 orang, Jawa Timur 22 orang, Kalimantan Barat dua orang, Kalimantan Timur satu orang, Kalimantan Tengah satu orang.

Baca juga: Pemkot Bogor Anggarkan Rp 300 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Kalimantan Selatan dua orang, Kepulauan Riau satu orang, Sumatera Selatan dua orang, Sumatera Barat tiga orang.

Sulawesi Utara dua, Sumatera Utara empat orang, Sulawesi Selatan 11 orang, Sulawesi Tengah dua orang, Lampung satu orang, Papua Barat satu orang dan Papua dua orang. 

Total kasus Covid-19 di Indonesia, hingga Jumat, sebanyak 3.512. Dari jumlah itu, 282 sembuh dan 306 meninggal dunia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com