Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/04/2020, 15:31 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, berdasarkan data Kemenlu terdapat 907 WNI peserta Jamaah Tabligh berada di luar negeri.

Namun, ia meyakini, masih banyak peserta Jamaah Tabligh berada di luar negeri yang tidak tercatat di data Kemenlu.

"Jumlah WNI peserta Jamaah Tabligh yang saat ini berada di berbagai negara jumlahnya cukup banyak. Yang ada di data Kemenlu terdapat 907 WNI Jamaah Tabligh. Kami yakin jumlahnya pasti lebih banyak dari jumlah yang ada di data kami," kata Retno dalam rapat kerja dengan Komisi I, melalui konferensi video, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Jamaah Tabligh Meninggal Positif Corona, Polisi Isolasi Masjid At-Taqwa Bengkulu

Retno mengatakan, sebagian besar WNI peserta Jamaah Tabligh berada di India. Mereka terdiri dari 62 kelompok yang tersebar di 12 negara bagian.

"Dan sebagian besar di antaranya berada di India. Mereka terdiri dari 62 kelompok dan berada di sekitar 12 negara bagian," ujarnya.

Lebih lanjut, Retno juga mengatakan, jumlah WNI peserta Jamaah Tabligh yang terinfeksi Covid-19 di India berkisar pada angka 10.

Menurut dia, WNI peserta Jamaah Tabligh yang positif Covid-19 tengah mendapatkan perawatan di India, setelah Kemenlu berkomunikasi dengan pemerintah setempat.

"Kami juga tekah melakukan komunikasi dengan menteri luar negeri India untuk menyampaikan menitipkan WNI dari jemaah tablig ini untuk keselamatan dan kesehatan mereka," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 10 dari 14 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di India telah dinyatakan sembuh dari Covid-19.

Para WNI tersebut merupakan peserta jemaah tablig yang diselenggarakan di beberapa lokasi di negara tersebut. Total, ada 731 WNI yang menjadi peserta.

"Tercatat ada 14 Jamaah Tabligh yang positif Covid-19, dimana 10 telah dinyatakan sembuh. Empat lainnya masih dalam perawatan dan dalam kondisi stabil," kata Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kemenlu, Judha Nugraha, saat memberikan keterangan di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Para Jamaah Tabligh itu saat ini terdampak kebijakan lockdown yang diterapkan Pemerintah India hingga 14 April mendatang.

Kebijakan itu diambil setelah sejumlah kasus positif ditemukan di negara tersebut.

Baca juga: Pasien Ketujuh Positif Corona di NTB Pernah Ikut Tabligh Akbar di Makassar

Menurut Judha, Duta Besar RI untuk India Sidharto Reza Suryodipuro telah menemui para jemaah tersebut.

Dubes mengimbau agar WNI di sana dapat mematuhi imbauan yang disampaikan oleh Pemerintah India.

"KBRI di New Delhi akan membantu warga negara kita yang menjadi jemaah tablig untuk mengurus perpanjangan visa tinggal di India, jika visa mereka mendekati akhir," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com