Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Dorong Pemerintah Miliki Data Valid soal Distribusi APD

Kompas.com - 07/04/2020, 14:12 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA,KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah pusat mempunyai data yang valid terkait distribusi alat pelindung diri (APD) di rumah sakit se-Indonesia.

"Pemerintah perlu memiliki database yang diperbaharui secara real time terkait Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan yang tenaga kesehatannya memerlukan APD. Di mana saja, berapa banyak, dan bagaimana penyebarannya yang tepat," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2020).

Data valid tersebut dibutuhkan agar distribusinya benar-benar tepat sasaran.

Baca juga: Aksi Solidaritas Warga Cirebon Lawan Corona, Bagi-bagi Beras hingga Sumbang APD ke RS

Puan juga meminta pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan APD sampai di daerah dan langsung didistribusikan ke rumah sakit yang membutuhkan.

"Kita tidak boleh berasumsi bahwa ketika APD sudah dikirimkan dari pusat ke daerah, maka otomatis sudah akan diterima oleh rumah sakit tujuan," ujar Puan.

"Perlu ada mekanisme untuk memastikan bahwa APD sudah diterima langsung oleh berbagai Rumah Sakit rujukan Covid-19," lanjut dia.

Puan sekaligus mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menekankan agar penyaluran bantuan sosial dapat didistribusikan tepat sasaran.

Baca juga: Bandara Soekarno-Hatta Berikan Bantuan APD untuk Tenaga Medis di Kota Tangerang

Oleh karenanya, ia berharap, pelaksanaan pendistribusian perlu dilakukan dengan berbasis data yang akurat.

"Saya yakin bahwa ini dapat dilakukan dengan penggunaan data akurat, penyederhanaan proses pengiriman, dan mekanisme pengawasan dari hulu ke hilir," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mengawasi distribusi alat pelindung diri (APD) di setiap daerah.

Baca juga: APD Langka, Dinkes Sukoharjo Bagikan Jas Hujan untuk Tenaga Medis

Ia menegaskan, kecepatan pengadaan dan distribusi APD ini menjadi perhatian pemerintah pusat.

Sebab, ketersediaan APD sangat penting untuk melindungi dokter dan tenaga kesehatan dari pasien virus corona (Covid-19).

"Kecepatan mengenai pengadaan dan distribusi APD, alat-alat kesehatan yang dibutuhkan rumah sakit akan juga menjadi perhatian," kata Jokowi saat rapat dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona, Senin (6/4/2020).

Presiden Jokowi menyebut, pemerintah pusat telah mendistribusikan APD ke sejumlah daerah.

Baca juga: Hati Rara Sekar Hancur Ketika Melihat Suami Isyana Sarasvati Pakai APD

Namun, ia meminta jajarannya memastikan Pemda segera mendistribusikan APD tersebut ke rumah sakit yang membutuhkan.

Jangan hanya dilaporkan telah didistribusikan ke daerah, namun tidak dilanjutkan distribusinya ke rumah sakit yang membutuhkan.

"Kita sudah mendistribusikan misalnya ke sebuah provinsi di daerah. Tetapi di daerah itu juga harus diawasi, dilihat betul apakah sudah didistribusikan ke rumah sakit," ucap Presiden Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com