Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan bahwa pemerintah tidak memiliki keinginan untuk lepas tangan atas wabah Covid-19 di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat memimpin Rapat Permodelan Covid-19 melalui telekonferensi di Jakarta, Senin (6/4/2020).

"Tidak ada keinginan pemerintah untuk melepas kasus ini. Kami justru berharap dan mengajak seluruh masyakat Indonesia untuk berpartisipasi bersatu melawan Covid-19," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Selasa (7/4/2020).

Baca juga: Cegah Covid-19 Meluas, Menko PMK: Pergerakan Orang Antar-daerah Harus Diperkecil

Oleh sebab itu, kata dia, salah satu langkah serius yang diambil pemerintah adalah dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

PSBB diterapkan tidak hanya mempertimbangkan faktor kesehatan, tetapi juga kondisi sosial ekonomi baik di saat maupun pasca wabah.

Dalam rapat bersama para pakar permodelan dari sejumlah universitas ternama itu, beberapa hal dibahas.

Antara lain soal jumlah kasus yang terdeteksi saat ini ibarat fenomena gunung es.

"Artinya, hampir dipastikan angka kasus positif Covid-19 jauh lebih besar dibanding yang tercatat hingga kini, bahkan masih akan terus meningkat tajam," kata dia.

Baca juga: Ini Pertimbangan Menkes Setujui Pemprov DKI Terapkan PSBB

Oleh karena itu, Muhadjir meminta para pakar tersebut untuk membantu penguatan penetapan kebijakan terkait penanganan Covid-19.

"Para pakar kami minta agar dapat secara berkala memberikan update mengenai status-status Covid-19," kata Muhadjir.

Sementara itu, salah satu pakar permodelan yang hadir, yakni Tim Ahli dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mengatakan, kebijakan PSBB yang telah ditetapkan pemerintah harus dijalankan secara agresif untuk mengantisipasi ledakan kasus.

"Kebijakan yang diambil harus dua langkah di depan virus. PSBB sebaiknya langsung diberlakukan secara nasional," kata dia.

Sebab jika tidak, mereka khawatir jika ledakan kasus terjadi dalam tempo yang sama, maka fasilitas pelayanan kesehatan yang ada tidak akan mencukupi.