Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Kompas.com - 06/04/2020, 21:15 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti berpendapat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh membiarkan ada bayang-bayang kekuasaan di luar kekuasaannya. 

Ray menyinggung soal salah satu menteri di kabinet Jokowi, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang dinilai terlalu menonjol dalam pemerintahan dan menjadi pembicaraan di media sosial. 

"Saya pikir ini semacam peringatan terkait situasi yang sedang melanda dan tentang (tekanan) presiden bukan hanya berasal dari luar tapi dari internal," kata dia dalam diskusi melalui video conference, Senin (6/4/2020).

"Presiden tidak boleh membiarkan ada bayang-bayang di luar kekuasaannya saat ini. Kekuasaan saat ini harus benar-benar digunakan dalam rangka tanggulangi Covid-19," kata dia lagi. 

Baca juga: Serangan Kritik ke Luhut di Tengah Wabah Virus Corona

Ray mengatakan, saat ini muncul ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap cara pemerintah menangani wabah Covid-19.

Ketidakpuasan juga terjadi di kalangan kepala daerah yang disebutnya tidak percaya kepada pemerintah pusat dalam menangani wabah tersebut sehingga banyak yang mengambil inisiatif sendiri.

Belum lagi kebijakan lain yang membuat masyarakat jadi pesimistis, salah satunya wacana pembebasan narapidana koruptor yang sempat mengemuka.

Belakangan, pemerintah menyatakan bahwa tidak ada rencana membebaskan para koruptor.

Selain itu, ada pernyataan pejabat yang meremehkan situasi Covid-19, rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) baru, serta pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Justru dalam suasana saat ini adalah membangkitkan optimisme dan melibatkan secara sukarela partisipasi masyarakat, tetapi partisipasi masyarakat hanya bisa dilakukan kalau pemerintah proaktif mendapatkan kepercayaan masyarakat," kata dia. 

Baca juga: Kritik Ucapan Luhut soal Corona, Pejabat Diminta Berbicara Sesuai Bidang

Dengan demikian, pemerintah pun dinilainya harus memiliki mekanisme penyampaian informasi yang solid terkait Covid-19 kepada masyarakat.

"Tapi penting bagi presiden untuk memperlihatkan kewibawaan di kalangan anggota kabinet dan stafnya," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com