Tangkal Covid-19, Dana Desa Bisa Digunakan untuk Dirikan Pos Jaga

KOMPAS.com - Salah satu bentuk upaya desa meredam penyebaran virus corona yang menyebabkan Covid-19 adalah dengan membuat Pos Jaga desa dan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19.

Pembentukan itu pun sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Desa (Mendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan penegasan pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Dalam surat ini Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan mengenai penggunaan dana desa untuk pelaksanaan Desa Tanggap Covid-19 dan  (PKTD). Salah satunya adalah dengan membuat Pos Jaga Desa dan pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19.

Relawan Desa Lawan Covid-19 akan diketuai kepala desa dengan wakilnya ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sementara itu, sebagai mitra meliputi Babinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa.

Baca juga: Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Adapun terkait Pos Jaga Desa, Mendes PDTT yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan fungsi pos jaga adalah menditeksi dini penyebaran Covid- 19 dengan memantau mobilitas warga.

Tugas relawan Pos Jaga Desa

Gus Menteri juga menjelaskan enam mengenai tugas relawan Pos Jaga Desa selama 24 jam.

Pertama mendata dan memeriksa mobilisasi warga dan tamu. Kedua, mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk desa.

Ketiga, mendata dan memeriksa warga desa yang baru datang dari luar desa atau luar daerah.

Baca juga: Ini 5 Tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 Menurut Protokol Kemendes PDTT

Keempat, merekomendasikan warga desa dari luar desa/luar daerah untuk ditempatkan di ruang isolasi, kecuali yang dapat menunjukkan surat keterangan sehat dari instansi berwenang.

Kelima, merekomendasikan warga yang kurang sehat (sebagaimana kriteria PDP) untuk ditempatkan di ruang isolasi.

“Pos jaga desa ini penting. Posisinya dimana, di gerbang desa. Tugasnya adalah memantau mobilitas keluar masuknya warga,” tegasnya.

Kemenkes mengatakan, pada pos tersebut disediakan formulir yang berisi catatan riwayat mobilitas warga desa, yang bisa diisi mandiri maupun diisikan oleh petugas pos jaga.

Baca juga: Kemendes PDTT Minta Dana Desa 2020 Diprioritaskan untuk Atasi Covid-19

“Ditanya mau ke mana, kalau misalnya mau ke daerah yang sudah betul-betul parah (terpapar covid 19), sebaiknya pos jaga desa menyarankan agar tidak kesana. Warga diberikan pemahaman betul, agar jangan sampai ketika pulang justru membawa virus covid 19,” ujarnya.

“Mereka yang baru datang dari luar kota ataupun luar negeri, harus diingat bahwa mereka statusnya adalah Orang Dalam Pemantauan (ODP),” tambahnya.

Setelah melakukan pendataan, Gus Mentri menugaskan petugas pos jaga untuk memerikan suhu badan warga yang hendak keluar maupun yang hendak masuk ke desa.

“Kalau thermometer yang model infra red laser ditembak tidak ada, bisa menggunakan thermometer yang biasa saja. Tapi kalau sudah dipakai langsung dicuci dengan alkohol atau dicuci dengan handsanitizer,” ujarnya.

Baca juga: Kemendes Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Bikin Hand Sanitizer dan Disinfektan

Selain ketersediaan formulir dan upaya pantauan intensif, Kemendes meminta relawan dan masyarakat desa untuk menyediakan alat penyemprotan disinfektan, cairan pembersih tangan (hand sanitizer), alat kesehatan untuk deteksi dini di Pos jaga.

Selain itu, pos jaga desa juga perlu menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan Iain-Iain.