Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Senin Ini, MA Gelar Pemilihan Ketua untuk Gantikan Hatta Ali

Kompas.com - 06/04/2020, 09:42 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) akan menggelar proses pemilihan Ketua MA pada Senin (6/4/2020) pukul 10.00 WIB.

Juru bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, pemilihan itu diikuti oleh 47 hakim yang memiliki hak memilih dan dipilih.

"Diharapkan nanti pada pukul 10.00 WIB ini akan dimulai, akan dibuka satu sidang paripurna dengan acara tunggal pemilihan Ketua Mahkamah Agung," kata Andi kepada Kompas.com, Senin (6/4/2020).

Baca juga: Keterpilihan Hatta Ali dan Persoalan Korupsi di Pengadilan

Menurut Andi, pemilihan ketua ini sangat mendesak untuk dilakukan. Pasalnya, Ketua MA Hatta Ali akan segera memasuki massa pensiun.

Ia menjelaskan, mekanisme pemilihan ketua kali ini akan berlangsung sama seperti sebelum-sebelumnya.

Namun, lanjut Andi, pemilihan kali ini tidak dihadiri tamu undangan, serta mengikuti protokol pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19).

"Artinya ya para pemilihan diberi kertas atau kartu suara yang memang sudah ada nama-nama para Hakim Agung, itu diberi pulpen untuk mencontreng salah satu. Itu kemudian dimasukan ke dalam kotak nah itu sama saja dengan sebelumnya," ungkapnya.

Baca juga: Mahkamah Agung Lantik 5 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc

"Cuma ada hal-hal disesuaikan dengan kondisi itu tadi (protokol Covid-19)," tutur Andi.

Andi menambahkan, publik hingga pegawai pengadilan tetap bisa melihat proses pemilihan melalui live streaming YouTube milik MA.

Terkait pelantikan Ketua MA terpilih, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menunggu 14 hari untuk dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) setelah itu baru bisa dilantik oleh presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com