Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Kompas.com - 03/04/2020, 21:06 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil waspada dengan warganya yang akan mudik ke kampung halaman dari daerah-daerah zona merah Covid-19.

Terlebih, kata dia, selain mereka yang merantau akan mudik, sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia juga akan pulang ke Tanah Air.

"Mungkin juga bukan hanya mudik Jakarta. Sekarang sudah mulai ada mudik dari Malaysia, TKI yang mudik. Ini harus dipersiapkan dengan baik," ujar Ma'ruf saat video conference dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jumat (3/4/2020).

Baca juga: Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ma'ruf mengatakan, kebijakan soal mudik saat ini memang baru berupa imbauan walaupun tak ada larangan yang keras dari pemerintah.

Ia pun ingin mengetahui apa langkah Emil, sapaan Ridwan Kamil, untuk mengantisipasi virus corona.

"Masalah pasti tentang mudik ini kan yang sudah ditetapkan itu, diimbau untuk mudik tapi tidak ada larangan. Dalam arti larangan yang keras. Konsekuensi ini pasti akan ada di daerah-daerah penerima," kata dia.

"Apa langkah yang akan diambil lagi dalam edukasi masyarakat supaya bisa menghambat?" kata Ma'ruf.

Baca juga: Pemakaman Pasien Corona Ditolak Warga, Ini Solusi Ridwan Kamil

Menanggapinya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya sudah membagikan alat rapid test gelombang dua baru ke terminal-terminal dan point of entry.

"Kalau ada pemudik dari Jabodetabek atau Malaysia datang, maka prosedurnya kami latih petugas terminal, bandara, pelabuhan untuk punya ruangan khusus yang tidak hanya mengetes suhu selesai tapi kalau dicurigai lemas, batuk/pilek kami profiling langsung dites 15 menit. Itu sudah jadi SOP, minimal disaring di lapangan," terang dia.

Namun, apabila sudah ada pemudik yang kembali ke desanya, maka ia telah memberi perintah kpeada RT/RW untuk melaporkan langsung yang bersangkutan ke polsek.

Baca juga: Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Dengan demikian, kata dia, apabila si pendatang tersebut tidak menjaga perilakunya dan tidak mengarantina diri setelah pulang, maka akan diberi tindakan oleh aparat.

"Kalau sudah bocor ke desa-desa, kami perintah RT/RW untuk laporkan langsung ke polsek sehingga jika si pendatang ini tidak jaga perilakunya, tidak karantina diri, polisi dan aparat akan berikan peringatan bahwa Anda membahayakan kesehatan masyarakat," kata dia.

Adapun terkait edukasi kepada masyarakat, pihaknya telah melakukan beberapa langkah.

Meskipun diakuinya edukasi masyarakat menjadi hal yang terberat dibandingkan merawat dan melacak pasien Covid-19.

Baca juga: Cerita Staf Ridwan Kamil Sembuh dari Covid-19, Saksikan Perjuangan Tim Medis Rawat Pasien Corona

Antara lain dengan mewajibkan desa dan RW membuat deklarasi, dengan membentuk Desa Siaga Covid-19 dan 50 RW menjadi RW Siaga Covid-19.

Mereka, diwajibkan membuat struktur organisasi dan spanduk yang dipasang di balai RW dan desanya.

"Kami sudah kerahkan Karang Taruna sebagai tim khusus desinfektan di desa-desa dan RW dengan panduan menyemprot tidak boleh ada manusia, fokus pada benda mati," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com