Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Kompas.com - 03/04/2020, 20:54 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi


KOMPAS.com
- Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah untuk  untuk mempercepat deteksi Covid-19 melalui pengunaan swab test (PCR) dan rapid test sesuai standar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

"Percepatan deteksi itu harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk rumah sakit dan laboratorium baik milik pemerintah maupun swasta," ungkapnya seperti dalam keterangan tertulisnya.

Nihayatul Wafiroh atau yang akrab disapa Ninik mengatakan itu saat rapat kerja secara virtual dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kamis (2/4/2020)

Selanjutnya, lanjut Nink, mengenai upaya pemenuhan obat dan alat kesehatan pemerintah diminta lebih progresif berkoordinasi dengan seluruh pihak, termasuk asosiasi alat kesehatan dan industri farmasi.

Baca juga: Anggota Komisi IX DPR Tunggu Ketegasan Pemerintah dalam Atasi Corona

Komisi IX DPR meminta agar pemerintah menambahkan obat dan alat-alat kesehatan sesuai dengan jumlah pasien Covid-19 dengan tetap mengutamakan pendayagunaan industri dalam negeri. 

Adapun alat-alat kesehatan yang dimaksud seperti masker, rapid test, reagen, Virus Transport Medium (VTM), Nasal Swab Dacron, dan ventilator sesuai standar Kemenkes.

Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan

Lebih lanjut, Ninik juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil dan perbatasan negara, serta standarisasi bagi wisma atlet dan RS Second Liner.

"Hal itu harus dilakukan mengingat jumlah pasien yang terinfeksi virus corona yang semakin bertambah," kata dia.

Tak cuma ketersediaan sarana, Ninik berharap Kemenkes dapat memperluas riset dan inovasi Obat Modern Asli Indonesia (OMAI). Salah satunya termasuk vaksin Covid-19 dan obat yang sesuai bagi masyarakat.

Baca juga: Komisi IX: Kebutuhan Tenaga Medis Pasien Covid-19 Harus Dipenuhi

Langkah lain yang menjadi catatan dari Komisi-IX, kata Ninik, adalah meminta pemerintah memperluas jejaring RS rujukan Covid-19 dan laboratorium di seluruh Indonesia.

Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengakses informasi terkait penanganan Covid-19 dengan lebih cepat dan mudah.

Pemerintah pun diharapkan secara massif dapat melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KEI). Ini pelu agar dapat menangkal informasi hoaks yang meresahkan masyarakat dan memojokkan pasien, 

"Pemerintah harus terus melakukan KIE secara komprehensif terkait penangan Covid-19 kepada masyarakatsehingga tidak menimbulkan keresahan.  Termasuk stigma negatif di masyarakat terhadap pasien (baik yang sembuh maupun meninggal) dan petugas medis Covid-19," tegas Ninik.

Baca juga: Tangkal Corona, Pimpinan Komisi IX Sebut Komunikasi Intensif Pemerintah Sangat Dibutuhkan

Terkait pengaturan sistem kerja, Ninik mengatakan, pemerintah diminta untuk mengawasi dan memperhatikan Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama bagi yang masih melakukan pekerjaan.

Adapun untuk memutus rantai persebaran Covid-19, Kemenaker diminta untuk melarang Tenaga Kerja Asing (TKA) memasuki wilayah Indoensia selama masih pandemik. 

Sementara itu, mengenai PMI dan purna PMI yang bekerja di negara terdampak wabah Covid-19, Komisi IX DPR meminta Kemnaker mengalokasikan kartu program Pra Kerja dan program jaringan pengaman sosial.

"Terkahir DPR memohon pemerintah memberikan intensif dan santunan kematian kepada tenaga medis yang menjadi frontliner penanganan Covid-19," ucap Ninik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com