Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Anggota DPR: Persoalan Covid-19 adalah Masalah Hidup dan Mati Bangsa Indonesia

Kompas.com - 02/04/2020, 20:34 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, hari-hari belakangan ini menjadi waktu yang penuh dengan perasaan empati dan serius dalam menghadapi masalah Covid-19.

Ini karena, menurutnya, masalah Covid-19 adalah masalah hidup dan mati Bangsa Indonesia.

“Kita saat ini memang dalam kondisi yang emergency, yang butuh atensi masyarakat. Oleh karenanya lucu kalau kita mengangkat masalah Omnibus Law dalam posisi kita masih (rapat) virtual,” ujarnya.

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan itu dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Menurutnya, terlalu banyak hal pelik yang masih dihadapi. Banyak pula undang-undang yang tidak mudah diputuskan secara virtual.

Baca juga: Baleg DPR Segera Bentuk Panja RUU Cipta Kerja, Akan Undang Buruh untuk Sampaikan Saran

“Kita perlu bersabar sedikit. Paling tidak kita fokus pada masalah Covid-19 ini terlebih dahulu,” tuturnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Untuk itu, Aboe pun mengimbau semua pihak untuk memberi perhatian serius.

“Saya berharap, perhatian kita terhadap para tenaga kesehatan dan perlindungan ekonomi kepada rakyat terbawah dapat lebih serius dalam pengaplikasiannya,” ujarnya.

Dia juga tidak ingin ada yang menganggap permasalahan Covid-19 ini menjadi mudah atau gampang.

“Kalau kita lihat perbandingan dengan mancanegara, semua (negara di dunia) tengah menghadapinya dengan serius,” ujarnya.

Baca juga: Puan: DPR Akan Bahas RUU Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020

Hari NKRI

Pada kesempatan yang sama, Aboe juga mengingatkan, berdasarkan sejarah tanggal 3 April 1950, saat itu parlemen pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) telah berjasa mengembalikan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Mosi Integral Natsir.

“Sekarang, di saat pandemi Covid-19, peran parlemen perlu kita segarkan sehingga dapat terus menguatkan NKRI dari rongrongan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), separatis, dan teror Covid-19,”katanya.

Dia juga ingin mengajak DPR RI untuk memperingati Hari Mosi Integral pada 3 April tersebut.

“Dan kita usulkan kepada pemerintah dan Presiden Jokowi, untuk menjadikan tanggal 3 April sebagai Hari NKRI,” tukas Aboe.

Baca juga: Komisi III DPR Ralat Pimpinan DPR soal RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Selesai Pekan Depan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com