Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Kompas.com - 02/04/2020, 17:36 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk membayar tunggakan jatuh tempo kepada rumah sakit-rumah sakit swasta yang menangani Covid-19.

"Tentang BPJS dalam beberapa waktu, tunggakan-tunggakan sudah jatuh tempo supaya dibayarkan. Itu sedang dikalkulasi," ujar Ma'ruf saat video conference dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (2/4/2020).

Ia berjanji segera meminta BPJS membayarkan tunggakan ke rumah sakit agar rumah sakit bisa bekerja lebih maksimal dalam penanganan pasien Covid-19.

"Mudah-mudahan tunggakan BPJS bisa segera diselesaikan. Saya sangat mendukung. Saya sudah sampaikan usulan juga, ini bagian dari prioritas," kata dia.

Baca juga: Banyak RS Swasta Rawat Pasien Covid-19, Anies Minta BPJS Tak Telat Bayar Tagihan

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam laporannya mengatakan, dari 70 rumah sakit yang menangani Covid-19 di Jakarta, hanya 13 rumah sakit yang menjadi rujukan.

Sisanya merupakan rumah sakit swasta yang membantu menangani pasien Covid-19.

"Ada satu permintaan yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah rumah sakit-rumah sakit ini, 70 itu banyaknya swasta. Mereka mengharapkan dukungan BPJS agar tidak ada keterlambatan dalam pembayaran tagihannya," ujar Anies.

Hal tersebut, kata dia, dikarenakan rumah sakit-rumah sakit itu harus bergerak cepat karena mengelola cashflow tidak mudah sementara yang harus ditangani jumlahnya banyak.

"Jadi memastikan bahwa tidak ada keterlambatan pembayaran penting supaya mereka tetap mau terima kasus Covid-19," kata dia.

Berdasarkan data perkembangan Covid-19 di Tanah Air per Kamis (2/4/2020), ada 1.790 kasus positif Covid-19.

Baca juga: Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.508 orang dirawat, 170 orang meninggal, dan 112 orang sembuh.

DKI Jakarta masih menduduki peringkat pertama untuk jumlah kasus Covid-19 di Indonesia, yakni sebanyak 897 kasus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com