Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/04/2020, 15:53 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mendorong pemerintah untuk terus mempercepat penanganan wabah virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Sekretaris IAKMI Husein Habsyi menegaskan, upaya penemuan pasien positif serta memperluas cakupan tes virus corona harus dilaksanakan seiring agar semakin banyak pasien yang mendapatkan penanganan medis.

"Segera perkuat sistem kesehatan nasional dalam peningkatan upaya penemuan kasus, memperluas cakupan masif rapid test berdasarkan penyelidikan epidemiologi, contact tracing," kata Husein dalam video conference IAKMI, Kamis (2/3/2020). 

Baca juga: Sulut Siapkan Laboratorium Pemeriksaan Sampel Corona

Selain itu, yang tak kalah penting dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kapasitas laboratorium yang digunakan untuk meneliti spesimen pasien.

Jumlah laboratorium yang digunakan untuk meneliti spesimen pasien di Indonesia harus ditambah serta diperhatikan sebarannya agar mampu menampung banyak.

"Penguatan laboratorium yang mampu melakukan deteksi secara real time dengen metode reverse transcription polymerase chain reaction (RT PCR) yang merata di seluruh Indonesia," sambung Husein.

Husein menambahkan, kebutuhan tenaga medis juga sangat penting dipenuhi pemerintah. Sebab, tenaga medislah yang paling rentan terpapar virus corona.

Baca juga: Selain Singapura, Laboratorium AS Ciptakan Alat Uji Virus Corona Hanya 5 Menit

"Penjaminan akses pelayanan medis bagi mereka yang membutuhkan dan kelengkapan fasilitas kesehatan termasuk alat pelindung diri bagi tenaga medis," lanjut dia.

Terkait alokasi anggaran, IAKMI pun mengimbau masyarakat untuk terus mengawal penggunaan anggaran pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

"IAKMI mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran negara khususnya penyaluran dana alokasi khusus dan dana bantuan operasional kesehatan pencegahan dan atau penanganan kasus corona virus disease 2019 atau Covid-19," ujar Husein.

Diberitakan, Juru Bicara Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan, saat ini pemerintah sudah ada 125.000 alat untuk melakukan rapid test Covid-19.

Baca juga: Pemkot Bogor Usulkan Laboratorium IPB Jadi Tempat Penelitian Covid-19

"Untuk saat ini ada 125.000 kit pemeriksaan cepat yang akan kita bagikan ke seluruh Indonesia, dan kita mulai bergerak di hari ini," kata Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020).

Selain itu, pemerintah sendiri memutuskan menerapkan status darurat kesehatan masyarakat dengan model pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kepala Daerah yang hendak menerapkan skema PSBB harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan terlebih dulu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com