Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Malaysia Lockdown, Pemerintah Perketat TKI yang Pulang ke Tanah Air

Kompas.com - 31/03/2020, 19:22 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melakukan pengetatan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang akan kembali ke Tanah Air dari berbagai pintu. Salah satunya terhadap WNI yang bekerja sebagai tenaga kerja atau TKI di Malaysia.

Pengetatan tersebut dilakukan mengingat banyaknya TKI di Malaysia yang kembali ke Indonesia setelah negara tersebut memberlakukan lockdown akibat pandemi Covid-19.

Apabila mereka kembali, dikhawatirkan para TKI tersebut akan menambah jumlah orang dalam pengawasan (ODP) Covid-19 di Indonesia.

"Sekarang dilakukan pengetatan bagi mereka warga negara kita yang kembali melalui pintu udara, darat maupun laut," ujar Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat konferensi pers melalui video conference, Selasa (31/3/2020).

Baca juga: Wapres: Disiapkan Dana Bahan Pokok untuk TKI di Malaysia yang Terdampak Lockdown

Mereka yang pulang, kata Ma'ruf, diperiksa seketat mungkin.

Apabila ada yang terindikasi terpapar, mereka harus mengikuti proses isolasi selama 14 hari.

Sebagai antisipasi, pemerintah sudah menyiapkan tempat untuk isolasi mereka yang pulang baik dievakuasi maupun atas kehendak sendiri.

Lokasi isolasi tersebut antara lain disediakan seperti di Pulau Galang dan Natuna.

"Semua sudah disiapkan. Di sana sudah ada (tempat isolasi) supaya tidak ada yang membawa penularan virus corona ke daerahnya masing-masing. Protokolnya sudah ada," kata Ma'ruf.

Baca juga: 180 Kamar Rusunawa Rejosari Jadi Tempat Karantina TKI Malaysia

Sebelumnya diberitakan, Plt Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H Isdianto berharap agar sejumlah provinsi yang ada di Indonesia belum memberlakukan lockdown area.

Sebab, saat ini per hari sedikitnya ada 3.000 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang pulang dari Malaysia dan Singapura melalui jalur Kepri.

Jika lockdown lokal diberlakukan, tentunya ribuan TKI ini akan tertahan dan akan terus menumpuk di Kepri.

“Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, per hari mencapai 3.000 orang, dan hal ini akan berlanjut terus. Sehingga, dikhawatirkan akan berdampak kurang baik bagi masyarakat Kepri itu sendiri. Bahkan saat ini masyarakat sudah resah, apalagi di tengah krisis Covid-19 ini,” kata Isdianto, Minggu (29/3/2020) malam.

Baca juga: TKI Berpotensi Menumpuk di Kepri jika Daerah Lain Lockdown Lokal, Gubernur: Pak Menteri Kami Mohon Solusi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com