Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Ajak Masyarakat Putuskan Rantai Penularan Covid-19

Kompas.com - 30/03/2020, 19:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah mengajak masyarakat untuk memutus rantai penularan Covid-19 di masyarakat.

Yuri kembali mengingatkan ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan untuk memutus mata rantai penularan tersebut.

"Kita harus berusaha untuk memutus rantai penularan di masyarakat, dengan cara jaga jarak secara fisik dan jaga jarak dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya dengan jarak lebih dari 1 meter," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Senin (30/3/2020).

Baca juga: BNPB Rekrut 8.763 Relawan Percepatan Penanganan Covid-19

Kemudian, masyarakat diminta untuk menghindari berkumpul dan berada dalam kerumunan.

"Ini adalah upaya yang paling benar, upaya paling rasional dan baik untuk diterapkan sehingga diharapkan terjadi pemutusan mata rantai penularan Covid-19," kata Yuri.

Selanjutnya, Yuri mengingatkan agar masyarakat melakukan cuci tangan sesering mungkin.

Menurut dia, cuci tangan yang ideal bisa dilakukan minimal selama 20 detik dan menggunakan sabun.

Baca juga: Polri Sebut Tingkat Kriminalitas Menurun Selama Wabah Covid-19

Sebab, sabun atau detergen mengandung zat yang paling ampuh untuk merusak dinding virus corona.

"Sehingga bisa merusak virus itu sendiri. Cuci tangan harus sesering mungkin kita lakukan," tutur Yuri.

Yuri menekankan bahwa penerapan jaga jarak tidak bisa mencegah penularan Covid-19 tanpa membiasakan mencuci tangan.

Sebab, kata Yuri, sentuhan tangan ke wajah, mulut, hidung dan mata tanpa dicuci terlebih dahulu berpotensi menyebabkan penularan Covid-19.

"Jangan pernah makan, minum atau menyentuh wajah, mulut, hidung dan mata sebelum mencuci tangan sebab rute-rute inilah yang paling mudah bagi penularan virus corona," ujar Achmad Yurianto.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com