Pemerintah Diminta Data Kelompok Rentan jika Hendak Terapkan Lockdown

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta pemerintah melakukan persiapan yang matang jika hendak menerapkan lockdown atau karantina wilayah menyusul perkembangan penyebaran Covid-19.

Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan, pemerintah seharusnya melakukan pendataan terhadap masyarakat kelompok rentan dan memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok tersebut.

"Pemerintah seharusnya sebelum melakukan lockdown mendata ada berapa sih kelompok masyarakat yang kira-kira memerlukan bantuan," kata Asfina kepada Kompas.com, Senin (30/3/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Lancarkan Distribusi Pakan Ternak Jika Lockdown

"Yang sakit, yang tua, yang hidup sendiri, yang upahnya harian, yang upahnya harus karena keluar karena pengemudi ojek online, dan orang-orang miskin yang memang enggak punya pekerjaan," ucap dia.

Menurut Asfina, jika pemerintah betul-betul menerapkan lockdown, pemerintah juga harus memperhatikan hak-hak masyarakat.

Hak itu misalnya kebutuhan dasar rakyat akan pangan, air bersih dan sanitasi, sandang, pelayanan kesehatan, psikososial dan penampungan atau tempat hunian.

Lalu, hak untuk diberikan penjelasan sebelum karantina wilayah, hak isolasi dan mendapat rujukan perawatan rumah sakit jika positif Covid-19, dan hak diberi ganti rugi kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda akibat upaya penanggulangan wabah.

Selain itu, ada hak untuk tidak diberhentikan dari pekerjaan atau diturunkan dari posisinya, hak diikutsertakan secara aktif menanggulangi wabah, hingga hak pemulihan kondisi dari dampak.

"Hak perlindungan terhadap kelompok rentan yaitu bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, disabilitas dan orang lanjut usia. Pasal 48e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007," ujar Asfina.

Ia berharap, jika lockdown benar-benar diberlakukan, masyarakat justru tidak semakin dibuat kesulitan menghadapi wabah corona ini.

"Banyak yang harus disiapkan, termasuk tadi, identifikasi kelompok-kelompok miskin dan rentan yang perlu mendapatkan penanganan khusus," kata Asfina.

Baca juga: Gubernur Sumsel Putuskan Tidak Lockdown, Pemudik Diminta Jangan Pulang Kampung

Sebelumnya diberitakan, pemerintah dalam waktu dekat akan menggelar rapat untuk membahas peraturan pemerintah terkait karantina wilayah.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, karantina wilayah di Indonesia untuk menekan laju penyebaran virus corona akan mengadopsi penerapan lockdown yang diberlakukan di Belanda.

Peraturan pemerintah (PP) soal karantina wilayah di Indonesia akan dibahas pada Selasa (31/3/2020).  

“Yang kita inginkan seperti di Netherland itu sekarang. Kan lockdown namanya di sana. Kita karantina wilayah namanya. Jadi orang masih boleh berjalan. Bahkan tadi cucu saya di sana masih jalan-jalan ke taman, tapi dijaga, enggak boleh jarak sekian,” kata Mahfud, Minggu (29/3/2020).