KPK sebut Kuitansi Pembelian Apartemen Diduga Milik Nurhadi sebagai Data Tambahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan terima kasih kepada Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) yang menyerahkan salinan kuitansi pembayaran apartemen yang diduga milik eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi ke KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, salinan kuitansi tersebut merupakan tambahan data bagi para penyidik dalam mendalami perkara yang menjerat Nurhadi.

"KPK berterima kasih atas setiap informasi dari masyarakat termasuk dari koordinator MAKI. IInformasi tersebut tentunya akan menjadi tambahan data yang sudah kami miliki terkait perkara ini," kata Ali kepada wartawan, Jumat (27/3/2020).

Baca juga: Periksa Pengacara Nurhadi, KPK Dalami Surat Kuasa dan soal Pertemuan

Ali menuturkan, KPK terus berupaya menyelesaikan berkas perkara Nurhadi dan terus mengejar Nurhadi dan kawan-kawan yang berstatus buron.

"Kami juga tetap mengimbau dan mengharapkan partisipasi masyarakat, apabila menemukan keberadaan Tersangka NHD dkk untuk segera melaporkan kepada KPK melalui Call Center 198," ujar Ali.

Diberitakan sebelumnya, MAKI menyerahkan salinan 3 kuitansi pembelian apartemen yang diduga dimiliki oleh keluarga Nurhadi ke KPK.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya mengirimkan kuitansi itu agar KPK memperoleh informasi soal aset-aset Nurhadi sehingga KPK juga dapat mengetahui keberadaan Nurhadi.

"Semestinya KPK menyelidiki dokumen kwitansi tersebut untuk memperoleh gambaran lokasi aset-aset Nurhadi dan keluarganya sehingga dapat mencari jejak jejak keberadaan Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono," kata Boyamin dalam rilis pers, Jumat (27/3/2020).

KPK menetapkan Nurhadi; menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono; dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Baca juga: MAKI Serahkan Salinan Kuitansi Pembelian Apartemen yang Diduga Milik Nurhadi ke KPK

Dalam kasus itu, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.