Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPI Dorong Publik Figur dan Pejabat yang Kerap Tampil di TV Deklarasikan Diri jika Positif Corona

Kompas.com - 22/03/2020, 05:58 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agung Suprio mendorong publik figur dan pejabat publik yang kerap tampil di televisi untuk melakukan deklarasi diri seandainya mereka positif terjangkit virus corona.

Hal ini penting, kata dia, untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran virus.

"Public figure yang sering tampil di televisi seyogianya melakukan deklrasi jika terinfeksi corona," kata Agung melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/3/2020).

Baca juga: Doni Monardo: Presiden Jokowi Instruksikan Tidak Akan Ada Lockdown

Agung mengatakan, saat wabah corona berlangsung, masyarakat dihadapkan pada pilihan untuk mencegah wabah itu menular ke diri mereka sendiri atau keluarga.

Oleh karenanya, penyampaian informasi yang akurat dapat menjadi pintu masuk awal yang sangat penting dalam upaya pencegahan penularan virus.

Namun demikian, keterbukaan informasi ini menjadi sulit jika pemerintah masih memberlakukan pembatasan terhadap identitas pasien.

Untuk itu, Agung mendorong para publik figur dan pejabat publik untuk dapat melakukan deklarasi secara mandiri.

Baca juga: Komnas HAM Sebut Ibadah Berjemaah Bisa Dihentikan demi Keselamatan Publik

"Identitas korban terinfeksi corona yang merupakan publik figur ataupun pejabat publik kiranya perlu dipertimbangkan untuk dibuka kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui interaksi atau rute perjalanan publik figur dan pejabat publik yang terinfeksi selama ini," ujar dia.

Agung menambahkan, saat ini masyarakat sudah semakin dewasa dalam menyikapi pandemi corona. Ia yakin, dengan adanya informasi dari publik figur dan pejabat publik ini, masyarakat menjadi lebih waspada.

Ia pun berharap, lebih lanjut publik mau melakukan tes corona, terutama bagi mereka yang sempat berinteraksi dengan yang yang terjangkit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com