Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koordinasi dengan Pemda Cegah Covid-19, Wapres Sebut TNI/Polri Harus Dilibatkan

Kompas.com - 19/03/2020, 12:11 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan TNI dan Polri harus dilibatkan dalam pencegahan Covid-19 yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda).

Ma'ruf mengatakan, kolaborasi penanganan dari semua pihak, termasuk TNI/Polri harus dilakukan dalam mencegah sebaran virus corona ini.

"Kolaborasi penanganan dengan semua pihak. Ya termasuk TNI, Polri," kata Ma'ruf di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Baca juga: Wapres Maruf Minta Masyarakat Tahan Diri untuk Mudik

Termasuk juga mengumpulkan tenaga ahli baik medis maupun non medis untuk membahas intensif langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penanganan Covid-19.

"Ini sebenarnya sudah dalam kerangka perencanaan strategi nasional dalam penanganan corona ini dan sudah berjalan," kata dia.

Di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kata dia, kolaborasi tersebut sudah berjalan dan mereka terus berkoordinasi karena merupakan wilayah yang potensi sebarannya besar.

Baca juga: Tips Sehat ala Maruf Amin Jaga Kesehatan Cegah Virus Corona

Dengan demikian masing-masing kepala daerah dan satuan tugasnya, kata dia, harus membuat strategi terkait penanganan ini.

Pihaknya juga telah meminta pemda, terutama Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan koordinasi terkait transportasi umum agar penumpukan penumpang tidak terjadi.

Termasuk mencegah antrean panjang yang menyebabkan masyarakat berdekatan ketika menunggu kendaraan.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan gerakan social distancing atau menjaga jarak sosial demi mencegah penyebaran virus corona.

Baca juga: Cegah Covid-19, Wapres Maruf Amin Minta Masyarakat Tak Pergi Liburan

"Kami minta pemerintah daerah, gubernur, khususnya Gubernur DKI itu melakukan koordinasi-koordinasi dan mencegah terjadinya antrean antara satu dengan lain saling berdekatan ketika menunggu kendaraan," kata dia.

Hal-hal seperti itu, kata dia, harus dikoordinasikan oleh pemda dan TNI/Polri, termasuk dengan perusahaan agar masyarakat bisa disiplin untuk menjaga jaraknya masing-masing.

"Sekarang saya mendengar sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh TNI/Polri untuk menjaga jarak agar mereka yang antre itu tidak terlalu dekat, sebab itu kan berbahaya," kata Ma'ruf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com