Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Terbitkan Aturan soal Social Distancing

Kompas.com - 17/03/2020, 17:35 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyebut, pemerintah perlu turun gunung atau menerjunkan tim ke lapangan untuk menyadarkan masyarakat menjalankan imbauan Presiden Joko Widodo terkait social distancing.

Imbauan ini guna mencegah penularan Covid-19 atau virus corona. Namun untuk merealisasikan itu, pemerintah harus menerbitkan aturan lebih mengikat. 

"Idealnya begitu, tapi siapa yang mau turun gunung. Aturannya mana, perintahnya mana," ujar Agus ketika dihubungi, Selasa (17/3/2020).

Dia menilai terdapat sejumlah faktor yang membuat imbauan mengenai penanganan virus corona belum diikuti dengan kesadaran masyarakat.

Baca juga: Mobilitas Penduduk DKI yang Tinggi Sebabkan Peningkatan Kasus Covid-19

Salah satunya adalah imbauan yang dikeluarkan secara mendadak di saat virus corona mulai menyebar di Indonesia.

Faktor tersebut semakin krusial lantaran karakter masyarakat Indonesia belum begitu patuh terhadap sebuah perintah maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

"Kebijakannya (imbauannya) betul, bagus, implementasinya jongkok. Kan membuat masyarakat sadar, apalagi masyarakat indonesia yang keras kepala ini enggak mudah," katanya.

Menurutnya, ketika sebuah imbauan dikeluarkan pemerintah, perlu ada pembimbing yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Baca juga: Pasien Positif Covid-19 di Kalimantan Barat Bertambah Jadi 2 Orang

Terlebih jika imbauan tersebut menyangkut masyarakat luas yang sudah sepatutnya perlu dimasifkan.

Hal itu dilakukan supaya pesan dari imbauan tersebut efektif dan dapat dijalankan masyarakat.

"Jadi harus ada yang membimbing, harus ada ngomong dulu. Ini bisa dilakukan kalau dari awal tahun kita sadar ini ada problem, bisa digenjot dengan informasi,"katanya.

"Masyarakat kita kan kalau yang merintah bukan yang ditakuti atau disegani kan enggak ngikut dia," terang dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meminta segenap masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona dan penyakit Covid-19.

Salah satu caranya, menurut Jokowi, adalah dengan memulai mengurangi aktivitas di luar rumah.

"Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Minggu (15/3/2020).

Menurut Jokowi, langkah ini perlu dilakukan agar penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan lebih maksimal.

Baca juga: Viral Video Pasien Dalam Pengawasan Covid-19 Tidak Dilayani, Ini Kata RS Mitra Keluarga

"Agar penyebarannya bisa kita hambat dan stop," ujar Kepala Negara.

Selain itu, Jokowi juga meminta semua orang untuk mulai bekerja sama dan saling tolong-menolong agar penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan baik.

"Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong dan bersatu padu. Gotong royong, kita ingin ini jadi gerakan masyarakat agar masalah Covid-19 bisa ditangani maksimal," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com