Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Covid-19 dan Manajemen Penerbangan Nasional

Kompas.com - 14/03/2020, 14:44 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PRESIDEN Amerika Serikat, Donald Trump, telah melarang penerbangan yang datang dari Eropa masuk ke Amerika Serikat.

Tindakan ini menyusul angka kematian di Amerika oleh Covid-19 telah mencapai angka 38 orang dan mengontaminasi 1.200 lainnya. Pelarangan terbang diberlakukan sejak tangal 13 Maret 2020 hingga 30 hari ke depan (Aero Time News)

Bagi Indonesia, maka penyebaran Covid-19 di pentas dunia telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi tata kelola penerbangan nasional tentang bagaimana mengelola jejaring perhubungan udara di dalam negeri.

Baca juga: Ketika Rapat Virus Corona Batal karena Virus Corona 

Covid-19 telah memberi peringatan kepada kita semua tentang norma dasar dari bagaimana menentukan rute-rute penerbangan domestik dalam hubungannya dengan penerbangan antar negara.

Penyebaran cepat virus corona telah mengingatkan ulang kepada kita semua bahwa jaring perhubungan udara domestik adalah merupakan basic network dari sebuah pengelolaan sistem transportasi nasional.

Manajemen penerbangan domestik adalah juga merupakan upaya mendasar dalam pengembangan sistem perhubungan udara dalam kaitannya dengan pembangunan nasional yang termasuk di dalamnya upaya pengembangan pariwisata dalam negeri.

Fenomena pandemi global ini telah membuka mata kita semua untuk melihat kembali bahwa sistem perhubungan udara dalam negeri yang mapan adalah merupakan kunci dasar dari minyak pelumas roda gigi perekonomian nasional.

Baca juga: Umumkan Darurat Nasional Lawan Virus Corona, Trump Kucurkan Dana Rp 730 Triliun

 

Covid-19 telah mengingatkan lagi kepada kita semua bahwa dalam sebuah negara yang besar dan luas serta berada dalam posisi yang sangat strategis, lebih-lebih berbentuk kepulauan, maka pengelolaan penerbangan harus memperhitungkan aspek pertahanan keamanan dalam negeri.

Covid-19 telah mengajarkan kepada kita semua, bahwa apabila seluruh bandara di Indonesia dibuka atau telah ditentukan sebagai international airport, maka kita akan kewalahan dalam upaya mencegah penyebaran virus yang tengah melanda dunia untuk masuk ke dalam negeri.

Itulah sebagian kecil saja pelajaran berharga yang tengah kita hadapi sekarang ini. Pelajaran berharga di tengah-tengah semangat yang menggelora untuk membangun semua lokasi dari bandara tujuan wisata sebagai bandara antarbangsa. 

Baca juga: Cegah Corona, Gubernur Anies Liburkan Sekolah di DKI Selama 2 Pekan

Kita dipaksa untuk menyadari bahwa international airport pada hakikatnya adalah juga merupakan garis imajiner dari sebuah batas negara.

International airport adalah sebuah pintu gerbang masuk kedalam sebuah negara yang berdaulat.

Inilah yang dapat menjelaskan tentang sebuah international airport yang harus dilengkapi dengan perangkat “Cross Country Formalities” yaitu Imigrasi, Bea Cukai, dan Karantina (CIQ – Custom Immigration Quarantine).

Imigrasi dalam organisasi internasional dikenal sebagai sebuah institusi yang berfungsi juga sebagai border protection, pelindung atau penjaga perbatasan.

Dalam konteks penyebaran virus seperti yang tengah terjadi dalam kasus Covid-19, bisa dibayangkan betapa kedodorannya sebuah negara dalam melindungi penyebaran virus apabila semua bandaranya berstatus bandara antarbangsa atau international airport.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com