Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICRP: Hentikan Penggunaan Isu Agama untuk Kepentingan Politik Elektoral

Kompas.com - 13/03/2020, 14:14 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Johannes Hariyanto meminta semua pihak untuk berpikir panjang sebelum menggunakan isu agama di dalam pusaran politik.

Menurut dia, banyak persoalan agama yang terjadi di daerah justru memiliki latar belakang kepentingan politik elektoral, Akibatnya, tidak sedikit kelompok minoritas di suatu daerah yang menjadi korbannya.

"Kita juga menyadari bahwa warna politik juga sangat kuat. Setiap isu terkait dengan hal macam ini, dengan gampang ditelusuri di baliknya adalah kepentingan pilkada," kata Hariyanto seusai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020).

Baca juga: Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Tindak Pelaku Kekerasan Kebebasan Beragama

"Kepentingan untuk mendapatkan suara yang banyak. Dan suara yang banyak kecenderungannya mengorbankan minoritas," tutur dia.

Menurut Hariyanto, memasukkan persoalan agama demi kepentingan politik merupakan praktik kanibal.

Sebab, pada akhirnya agamalah yang justru akan tercoreng.

"Padahal, yang diperjuangkan adalah kepentingan perorangan, kepentingan politik suatu kelompok. Kalau tidak hati-hati, permusuhan makin lebar," ujarnya.

Baca juga: Tiga Hal yang Dinilai jadi Sebab Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Untuk itu, ia mengajak semua pihak berhenti dan meninggalkan praktik yang menyeret agama ke dalam persoalan politik.

Hariyanto pun mengapresiasi pernyataan Mahfud yang menekankan bahwa bukan persoalan jumlah atau ajarannya, tetapi setiap orang memiliki hak yang sama dalam beribadah.

Dalam hal ini, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak setiap warga negara terpenuhi.

"Itu pernyataan yang luar biasa dan bisa jadi landasan bersama," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com