Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/03/2020, 13:40 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno berpendapat, sebaiknya Partai Demokrat mengubah jadwal penyelenggaraan Kongres V Partai Demokrat, di saat penyebaran virus corona atau Covid-19 semakin meningkat di Tanah Air.

Adapun, salah satu agenda Kongres V Partai Demokrat adalah pemilihan ketua umum.

Adi mengatakan, penundaan acara tersebut bisa dilakukan Partai Demokrat sebagai bentuk empati menanggapi penyebaran virus corona yang cukup cepat di Indonesia.

"Saya kira sebagai salah satu bentuk empati terhadap virus yang menyebar cukup cepat termasuk ke Indonesia," ucap Adi, ketika dihubungi Kompas.com pada Jumat (13/3/2020).

"Kongres Demokrat, ya kalau bisa dinegosiasikan ulang. Ini kan sebagai bentuk keseriusan untuk sama-sama menanggulangi virus," kata Adi.

Baca juga: Jelang Kongres Demokrat, AHY dan Ibas Disebut Sudah Safari Politik ke Daerah

Adi menilai, isu penyebaran virus corona belum menjadi isu bersama di Indonesia.

Sebab, sebagian partai politik masih saja menyoroti isu politik seperti koalisi di Pilkada 2020 dan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Oleh karenanya, ia mendorong Partai Demokrat menjadi partai pertama yang menghentikan aktivitas politik yang melibatkan kerumunan massa.

"Justru memomentum Demokrat yang akan menyelenggarakan kongres untuk mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia. Dimulai dari Partai Demokrat, bahwa Demorkat adalah partai pertama yang memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas kerumunan massa itu," ujarnya.

Baca juga: Cegah Penularan Covid-19, Demokrat Siapkan Tim Medis di Kongres

Adi mengatakan, peran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diperlukan untuk secara langsung menyatakan Kongres V Partai Demokrat ditunda.

Menurut dia, penundaan acara tersebut tidak akan berpengaruh pada elektabilitas Partai Demokrat.

"Kalau Pak SBY yang tampil ke publik, kalau kongres Partai Demokrat di-pending dan (SBY) mengimbau bahwa semua aktivitas Demokrat di seluruh Indonesia distop sebagai antisipasi virus nasional dan jadikan Corona akan jadi isu utama," ucap Adi.

Adapun Partai Demokrat akhirnya memutuskan akan menggelar kongres pada tanggal 14 hingga 16 Maret 2020.

Waktu kongres dipercepat dari yang semula dijadwalkan diselenggarakan Mei 2020.

"Iya (kongres dilaksanakan) 14-15 Maret. Out-nya 16 Maret," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Baca juga: Temui SBY, Airlangga Sebut Diutus Jokowi Minta Masukan soal Omnibus Law

Kongres V Partai Demokrat digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta.

Organizing Comittee (OC) Kongres V Partai Demokrat diketuai Wakil Direktur Eksekutif Demokrat Partoyo dan Sekretaris Andi Timo Pangerang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com