Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Sebut Penerapan Ekonomi Islam Harus Lebih Efisien

Kompas.com - 12/03/2020, 15:54 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pertimbangan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Jusuf Kalla menyebutkan, sistem ekonomi Islam harus lebih efisien jika ingin menjadi bagian ekonomi nasional.

Hal tersebut disampaikan Jusuf Kalla usai menghadiri audiensi IAEI dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga sekaligus Dewan Penasehat IAEI di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

"Membawa sistem ekonomi Islam ini harus lebih efisien," ujar Kalla.

Apabila sistem ekonomi Islam yang diterapkan tidak efisien, maka akan sulit menjadi bagian dari ekonomi nasional.

Baca juga: Wapres Harap Pondok Pesantren Jadi Pusat Ekonomi Syariah

Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam tidak boleh lebih rumit atau hanya formalitas semata agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Kalau dia lebih rumit dan tidak efisien, maka sulit konsekuensinya bukan hanya ekonomi islam formalitasnya tapi juga harus lebih efisien dan adil," kata dia.

Menteri Keuangan sekaligus Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Sri Mulyani berharap konsep ekonomi Islam bisa membumi dan menjadi bagian dari perekonomian nasional.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani saat audiensi IAEI dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: Jelang 100 Hari Pemerintahan, Wapres Sebut Ekonomi Syariah Kian Berkembang

"Konsepnya bagaimana membuat ekonomi Islam itu bisa membumi dan betul-betul bisa menjadi bagian ekosistem dalam ekonomi nasional yang lebih inklusif," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, saat ini IAEI sedang mengembangkan kerja sama melalui pasar ekonomi syariah.

Termasuk juga peran dari Ikatan Ekonomi Indonesia dan dengan Komite Nasional Ekonomi Keuangan (KNEKS).

Forum-forum tersebut, kata dia, akan memikirkan formulasi bagaimana cara mengembangkan ekonomi Islam.

Baca juga: Maruf Amin Dinilai Berjasa di Bidang Ekonomi Syariah, UNS Akan Beri Penghargaan

"Mulai dari kebijakan, bagaimana membuat industri atau kegiatan ekonomi yang sifatnya Islam atau syariah itu bisa seinklusif mungkin dan skalanya bisa menjadi lebih besar," kata dia.

Mulai dari produk-produk keuangan semisal perbankan, asuransi, hingga pasar modal.

Termasuk juga dana-dana sosial semisal zakat dan wakaf agar dikembangkan. Mulai dari indeks wakaf, indeks zakat, beserta instrumen-instrumennya.

"Jadi policy, instrumen sampai mengukur kita lakukan bersama-sama. Dalam hal ini, program kita akan disampaikan dari mulai forum akademisi, seperti forum rektor, sampai forum yang sifatnya memberi informasi dan edukasi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com