Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Hanya Wabah Corona, Pemerintah Juga Prioritaskan Penanganan DBD

Kompas.com - 12/03/2020, 15:21 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia menegaskan keseriusan pemerintah menangani demam berdarah dengue (DBD) di tengah munculnya virus corona atau Covid-19.

"Kasus demam berdarah sepanjang 2020 merupakan kejadian yang sampai saat ini terus ditangani oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dengan menggunakan sumber daya dari dinas kesehatan di setiap daerah," kata Angkie dalam keterangan tertulis, Kamis (12/3/2020).

Baca juga: Jangan Hanya Corona, Waspadai Juga Penularan DBD yang Menyebabkan 104 Orang Meninggal

Angkie menyebutkan, kasus demam berdarah mulai muncul sejak beberapa wilayah di Indonesia mengalami kebanjiran saat curah hujan tinggi. Situasi ini berlangsung sejak awal tahun 2020.

Merujuk data dari Kementerian Kesehatan, ada 17.820 kasus demam berdarah di seluruh Indonesia, dan mengakibatkan 104 orang meninggal dunia.

"Angka ini lebih banyak daripada Covid-19. Oleh karena itu, selain serius dalam pencegahan mewabahnya corona virus yang merupakan bencana kesehatan global, serta mendapat status gawat darurat dari Badan Kesehatan Dunia, WHO, Pemerintah Indonesia juga memprioritaskan penanganan demam berdarah," kata dia.

Baca juga: Lebih Tinggi dari Corona, Kasus DBD Tembus 17.820 se-Indonesia

Angkie menyebutkan, awalnya enam daerah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Namun, saat ini tinggal satu daerah yang masih berstatus KLB, yaitu Kabupaten Sikka di Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah terus memantau perkembangan terkait penanganan DBD yang saat ini dijalankan oleh dinas kesehatan di setiap daerah.

"Jika nantinya memerlukan respons khusus, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan segera turun membantu penanganan," ucap Angkie.

Baca juga: Fakta KLB DBD di Sikka, 14 Pasien Meninggal, Bupati Tuding Sampah Penyebabnya

Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 17.820 kasus penularan DBD di seluruh Indonesia.

Jumlah ini tercatat jauh lebih banyak jika dibandingkan kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia yang berjumlah 34 kasus hingga 11 Maret 2020.

Secara berurutan, ke-10 provinsi dengan penularan tertinggi tersebut adalah Lampung (3.423 kasus), NTT (2.711 kasus), Jawa Timur (1.761 kasus), dan Jawa Barat (1.420 kasus).

Disusul Jambi (703 kasus), Jawa Tengah (648 kasus), Riau (602 kasus), Sumatera Selatan (593 kasus), DKI Jakarta (583 kasus), dan NTB (558 kasus).

Kemudian, tercatat pula 10 kabupaten/kota dengan kasus penularan DBD tertinggi, yakni Kabupaten Sikka (1.216 kasus), Kabupaten Lampung Selatan (664 kasus), Kabupaten Pringsewu (591 kasus), dan Kabupaten Lampung Tengah (490 kasus).

Selanjutnya, Kabupaten Lampung Timur (378 kasus), Lampung Utara 270, Kota Bandar Lampung (270 kasus), Kabupaten Belitung (256 kasus), Kota Bandung (218 kasus), dan Malang (218 kasus).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com