Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mangkir, 3 dari 5 Orang yang Dipanggil Terkait Kasus Dugaan Korupsi Tanah Rumah DP 0 Persen

Kompas.com - 12/03/2020, 11:18 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Polisi sudah memanggil lima saksi terkait dugaan korupsi pembelian tanah untuk program rumah DP 0 persen oleh PD Pembangunan Sarana Jaya.

Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Argo Yuwono mengungkapkan, hanya dua saksi yang menghadiri panggilan.

"Kemarin kan dipanggil lima orang, kemarin yang hadir baru dua orang," ujar Argo di Pusat Latihan Brimob, Cikeas, Bogor, Kamis (12/3/2020).

Sementara itu, polisi akan memanggil kembali tiga saksi lainnya untuk dimintai keterangan.

Baca juga: Bareskrim Masih Selidiki Dugaan Korupsi Pembelian Tanah DP Nol Persen

Ia mengungkapkan, para saksi tersebut tidak hanya berasal dari PD Pembangunan Sarana Jaya. Argo tak merinci lebih jauh siapa saja saksi-saksi tersebut.

"Tidak semuanya dari PD Pembangunan Sarana Jaya, kan banyak, nanti yang berkaitan dengan fokus tersebut seperti apa, nanti diundang klarifikasi," katanya.

Diberitakan, Mabes Polri memastikan, tengah mengusut dugaan korupsi pembelian tanah untuk program rumah DP 0 persen oleh PD Pembangunan Sarana Jaya.

Baca juga: PD Sarana Jaya Benarkan Sejumlah Karyawan Diperiksa Bareskrim

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan kasus itu ditangani oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim.

"Penyidik (Ditipikor) masih proses klarifikasi," ujar Argo, sebagaimana dikutip Antara, Rabu (11/3/2020).

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, pihak PD Pembangunan Sarana Jaya mengakui ada beberapa pegawainya dipanggil penyidik Ditipikor Bareskrim Polri.

"Ada beberapa karyawan PD Sarana Jaya (yang diperiksa). Saya harus cek dulu karena ada beberapa," ucap Humas PD Pembangunan Sarana Jaya Keren Margaret Vicer saat dihubungi wartawan, Selasa (10/3/2020).

Baca juga: Komisi D DPRD DKI: Rusunami DP 0 Bukan Jawaban Kebutuhan Masyarakat

Meski demikian, Karen belum mau berkomentar apakah pemeriksaan itu terkait kasus dugaan korupsi pengembangan hunian rumah down payment (DP) 0 persen atau bukan.

"Kalau untuk detailnya, kami masih belum tau karena itu memang ranahnya kepolisian seperti apa. Kita cuma diminta keterangan dan kita kooperatif," ujar Keren.

Untuk diketahui, PD Pembangunan Sarana Jaya merupakan BUMD di DKI Jakarta yang menangani pembangunan proyek-proyek properti strategis di Jakarta.

Di antaranya, yakni pengembangan kawasan sentra Primer Tanah Abang hingga pembangunan rumah hunian dengan uang muka Rp 0.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Seluruh Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Karutan KPK Lawan Penetapan Tersangka Kasus Pungli, Singgung Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

7 Poin Kesimpulan Kubu Anies-Muhaimin, di Antaranya Pengkhianatan Konstitusi dan Nepotisme

Nasional
'One Way' Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

"One Way" Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

Nasional
Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com