Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kok KPK Tak Ada Lagi OTT? Firli Sebut Mungkin Pencegahannya Berhasil

Kompas.com - 12/03/2020, 06:21 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, hingga saat ini KPK belum melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penyelenggara negara karena bisa saja upaya pencegahan oleh lembaga penegak hukum tersebut berhasil.

"Wartawan tanya, 'Kok enggak ada OTT?' Jawabannya mungkin pencegahannya berhasil, yang pasti akan dilakukan evaluasi, bukan berarti kami tidak bekerja," kata Firli, Rabu (11/3/2020), dikutip dari Antara, 

Pernyataan itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri saat berkunjung ke Kantor ANTARA.

Baca juga: Hampir Dua Bulan Belum Ada OTT, Ini Kata Pimpinan KPK

Ia didampingi dua wakil ketua KPK, yaitu Alexander Marwata dan Nurul Gufron, serta Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah serta pejabat KPK terkait lainnya.

OTT KPK terakhir dilakukan pada tanggal 8—9 Januari 2020 terhadap Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan tujuh orang lainnya terkait dengan kasus dugaan suap dalam penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019—2024.

OTT itu pun didalami sejak masa kepemimpinan KPK sebelumnya, yaitu Agus Rahardjo dkk.

Baca juga: Saut Sarankan KPK Gencarkan OTT dan Lanjutkan Putusan Inkrah

Firli menyebutkan senjata KPK ada tiga ibaratnya trisula. Panah pertama pencegahan, kedua penindakan, dan ketiga kolaborasi pencegahan dan penindakan. Dalam hal ini pihaknya bisa bermain di pencegahan dahulu.

"Pengalaman empiris OTT semua kasus OTT, baik barang dan jasa, tata kelola keuangan, pelayanan, maupun reformasi birokrasi, itu membuat semangat kita berkoordinasi dengan kementerian," ungkap Firli.

Firli pun menegaskan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU KPK, KPK punya enam tugas. Adapun tugas pertama adalah pencegahan.

Baca juga: KPK: 36 Kasus yang Dihentikan Sebagian Besar Penyelidikan Tertutup Mengarah OTT

"Jadi, kenapa harus pencegahan? Karena pertama bisa meningkatkan kinerja pemerintah, kedua masyarakat bisa dilayani, ketiga mencegah biaya tinggi yang akhirnya menimbulkan korupsi," kata Firli menjelaskan.

Firli juga mengaku selama ini berkeliling ke sejumlah kementerian untuk meminta para menteri memetakan titik-titik korupsi di kementerian masing-masing.

"Pak Menteri tolong petakan di mana titik-titik korupsi, harus ada sistem yang diperbaiki karena ada yang namanya by system corruption, korupsi karena sistem, misalnya gaji direktur BUMN yang mencapai ratusan juta tetapi didapat dari keputusan bersama, yaitu uang iuran premi asuransi atau ada juga yang sengaja membuat agar sistem gagal jadi harus diperbaiki," ungkap Firli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com