Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dorong Reformasi Organisasi, Gus Yahya Tak Ingin NU Sekadar Jadi Batu Loncatan Politik

Kompas.com - 11/03/2020, 20:14 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya mendorong reformasi di tubuh Nadhlatul Ulama (NU).

Menurut Katib Aam PBNU itu, reformasi NU ini menjadi penting untuk kembali menghidupkan fungsi dan relevansi organisasi.

Gus Yahya menilai, saat ini NU kerap dijadikan alat untuk mengumpulkan dukungan demi kekuasaan politik.

"Jadi, bukan hanya sebagai simpul-simpul untuk menggalang dukungan politk seperti yang banyak terjadi selama ini. Supaya orang tidak menjadikan NU sebagai batu loncatan politik untuk posisi-posisi politik," kata Gus Yahya dalam peluncuran buku 'PBNU: Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama', di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2020).

Ia mengatakan, kursi kepengurusan NU kini jadi rebutan karena alasan politis. Gus Yahya khawatir, pola calon presiden atau calon wakil presiden dari kalangan NU berulang.

"Saya lihat orang sudah mulai berebut jadi pengurus NU, tujuannya karena politik. Yang saya khawatir kalau sampai ada capres atau cawapres dari PBNU. Terus terang saya khawatir," tuturnya.

Baca juga: PWNU Sumbar Dukung Said Aqil Siradj Kembali Pimpin NU

Gus Yahya menyatakan, NU dalam keadaan bahaya jika organisasi hanya sekadar jadi alat meraih kekuasaan.

Ia tidak ingin forum-forum musyawarah NU diisi berbagai kepentingan politik.

"Nanti forum-forum musyawarah jadi ajang kompetisi politik dari berbagai macam kekuatan. Dari bawah sampai ke pusat. Ini kekhawatiran saya," kata Gus Yahya.

"Maka harus diubah konstruksi ini supaya betul-betul fungsional untuk kemaslahatan, bahwa gesture NU akan lebih inklusif," imbuh dia.

Dorong konstruksi organisasi ala pemerintahan

Gus Yahya menyatakan reformasi di tubuh NU tidak hanya kestrukturan, tetapi juga reformasi pola pikir.

Menurut Gus Yahya, konstruksi organisasi NU saat ini tidak banyak berubah sejak 1952. Maka, ia menilai ada ancaman NU tidak lagi relevan bagi warganya.

"Ini perlu reformasi tersendiri. Tidak hanya reformasi struktur formal. Tapi juga reformasi mindset. Perlu ada perubahan pola pikir, bahkan mental," kata Gus Yahya.

Baca juga: Ketika Harlah NU Digelar di Wilayah Muhammadiyah

Gagasan yang ia miliki adalah mengubah konstruksi organisasi NU seperti pemerintahan.

Artinya, jamiyah NU sebagai pemerintah dan jemaah NU sebagai warga. Menurut Gus Yahya, konstruksi ini paling ideal karena warga NU bukan berdasarkan keanggotaan terikat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com