Jokowi Minta Menteri Kalkulasi Dampak Corona Terhadap Ekonomi Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri yang menangani sektor perekonomian mengalkulasi dampak wabah virus corona terhadap perekonomian global dan nasional.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2021 dan rencana kerja pemerintah 2021 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/3/2020).

"Pertama, saya minta sekali lagi dikalkulasi secara detail mengenai risiko pelemahan ekonomi global, termasuk akibat merebaknya virus corona yang terjadi di awal tahun ini dan kemungkinan dampak ekonomi lanjutan di 2021," kata Presiden.

Baca juga: Virus Corona, Omnibus Law, dan Dampaknya ke Perekonomian

Langkah mitigasi yang telah direncanakan pemerintah dalam menghadapi pelemahan ekonomi global tahun ini harus diperkuat untuk menghadapi tantangan pada tahun tahun depan.

"Rancangan kebijakan fiskal 2021 yang mampu memperkuat daya tahan ekonomi nasional, yang mampu mengatasi berbagai resiko yang mungkin muncul dan mampu melindungi kita dari gejolak ekonomi global. Ini yang perlu digarisbawahi," lanjut dia.

Ia menambahkan, meski saat ini Indonesia menghadapi tekanan ekonomi global, namun optimisme harus tetap dipertahankan.

Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen.

Baca juga: Menko Perekonomian: Perdagangan antara RI dan China Tetap Lanjut

Angka itu, menurut Presiden Jokowi, cukup baik di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global dan resesi ekonomi yang telah terjadi di sejumlah negara.

"Saya yakin dengan reformasi struktural yang terus kita jalankan secara konsisten terutama nanti setelah adanya omnibus law akan ciptakan sebuah momentum baru bagi pertumbuhan ekonomi kita," ujar dia.

Lebih jauh, Presiden Jokowi mengingatkan, ekonomi harus tumbuh secara berkualitas.
Kebijakan fiskal pada 2021 harus dapat memberikan stimulus guna meningkatkan daya saing ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah dan mendorong pemerataan pembangunan.

Di samping itu, daya tarik investasi juga perlu ditingkatkan agar membuka lapangan kerja baru, terutama bagi industri padat karya.

Baca juga: Bank Indonesia Masih Optimistis Perekonomian RI akan Bangkit di Akhir Tahun

Hilirisasi industri juga harus terus didorong terutama di wilayah Indonesia timur.
Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus dilakukan agar dapat naik kelas dan masuk rantai pasok nasional dan global.

"Keempat, di 2021 defisit neraca dagang dan transaksi berjalan harus semakin menurun, sehingga perlu diberikan prioritas pengembangan industri subtitusi impor, kemudian bio energi ke B40 dan B50 dan meningkatkan lifting minyak kita," ujar dia.

Terakhir, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia unggul melalui program pendidikan kesehatan pelatihan vokasional melalui kartu prakerja dan pengentasan kemiskinan.