Kejagung Sita Penangkaran Ikan Arwana Milik Heru Hidayat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menyita penangkaran ikan arwana milik tersangka kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Perusahaan tersebut bernama PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP). Heru diketahui juga menjabat sebagai komisaris utama di perusahaan itu sejak 2015.

"(Penangkaran ikan arwana) status sita," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah di Gedung Bundar, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2020) malam.

Baca juga: Bahas Tambang Emas Heru Hidayat, Kejagung Temui Pimpinan PT Antam

Berdasarkan informasi dari Kejagung, penangkaran tersebut berada di sebuah kota yang tidak jauh dari Pontianak, Kalimantan Barat.

Sementara itu, tambang batubara dengan nama perusahaan PT Gunung Bara Utama milik Heru juga telah disita. Tambang itu berlokasi di Kutai, Kalimantan Timur.

Satu tambang lainnya, yaitu tambang emas di Lampung masih menjadi incaran Kejagung.

Febrie mengatakan tambang tersebut belum berstatus disita. Sebab, penyidik masih menunggu informasi terkait kepemilikan tambang tersebut.

"Yang masih nunggu kepastian itu sampai kita tahu pasti komposisi saham itu tambang emas yang belum," tuturnya.

Baca juga: Heru Hidayat, Bos Produsen Ikan Arwana Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung sudah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus Jiwasraya.

Para tersangka yaitu, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo.

Kemudian, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Terkait perkara di perusahaan pelat merah tersebut, Kejagung mengaku sudah memeriksa 144 saksi dan menggeledah 16 tempat.

Sejumlah aset para tersangka telah disita maupun diblokir. Berdasarkan perkiraan sementara Kejagung, total nilai aset yang disita sekitar Rp 11 triliun.

Penyitaan tersebut dalam rangka pengembalian kerugian negara yang menurut prediksi sementara Kejagung sekitar Rp 17 triliun.