Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Pemerintah Masih Gagap Menangani Wabah Corona

Kompas.com - 05/03/2020, 15:31 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menyoroti kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin di tengah pemerintah yang aktif menangani penyebaran virus corona (Covid-19).

Menurut dia, peran Wapres Ma'ruf Amin masih dirasa kurang.

"Ini Presiden Joko Widodo terlihat sendirian dalam menangani virus corona ini. Pak Wakil Presiden tidak ada. Menteri Kesehatan juga terlihat terbata-bata, akhirnya ditunjuk juru bicara," ujar Hendri dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2020).

Baca juga: Wapres Maruf Amin Pastikan Pemerintah Awasi Peredaran Masker

Semestinya Wapres Ma'ruf Amin dapat mengambil peran lebih soal penanganan virus corona ini.

Selain itu, Hendri juga menyoroti komunikasi pejabat pemerintah terkait penanganan virus corona.

Menurut dia, banyak pernyataan yang semestinya tak dilontarkan oleh pejabat pemerintah.

Ia mencontohkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang menyebut domisili dua orang pasien positif corona di media massa. Pernyataan ini dinilai tidak berpihak pada hak pasien.

Baca juga: Melihat Penanganan Wabah Virus Corona di Singapura, Taiwan, dan Singapura...

"Pemerintah tampak masih gagap. Apalagi ada pernyataan wali kota yang mengungkap daerah tertentu. Sebaiknya komunikasi pemerintah perlu diperbaiki," tambah Hendri.

Diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan ada dua warga yang positif virus corona pada Senin (2/3/2020).

Saat mengumumkan, Presiden Jokowi tidak menyebutkan identitas mereka.

Presiden hanya menyebutkan bahwa dua orang tersebut merupakan ibu berusia 64 tahun serta putrinya yang berumur 31 tahun.

Sehari usai mengumumkan adanya penularan, Presiden Joko Widodo pun menetapkan pemakaian istilah kasus 1 dan kasus 2 untuk kedua pasien yang tertular Covid-19.

Baca juga: Antisipasi Penyebaran Corona, Ini Rekomendasi IDI ke Pemerintah...

Hal tersebut bertujuan menjaga kerahasiaan identitas kedua pasien yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Pusat Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta Utara itu.

"Saya minta seluruh masyarakat bersama-sama berdoa memberikan dukungan dan empati kepada dua pasien yang kemarin saya sampaikan, yaitu kasus 1 dan kasus 2," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Kepala Negara kemudian juga memerintahkan para menterinya untuk tidak membuka data-data pribadi pasien positif corona.

Kemudian, di hari yang sama, Presiden menunjuk Achmad Yurianto sebagai juru bicara untuk penanganan dan pencegahan virus corona.

Baca juga: Pemerintah Kerahkan Seluruh Kekuatan Tanggulangi Wabah Virus Corona

Pria yang akrab disapa Yuri itu merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan.

Tugas Yuri adalah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan virus corona. Ia diketahui aktif memberikan pernyataan ke awak media, bahkan sejak virus corona belum terdeteksi di Indonesia.

"Pemerintah telah menunjuk jubir resmi untuk penanganan corona, yakni Dr Achmad Yurianto. Dia itu Sesditjen P2P Kemenkes," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com