Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi Penyebaran Corona, Ini Rekomendasi IDI ke Pemerintah...

Kompas.com - 05/03/2020, 15:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Editor

Sumber Antara

KOMPAS.com - Satuan Tugas Kewaspadaan dan Kesiagaan Covid-19 yang dibentuk Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merekomendasikan agar pemerintah memperluas cakupan pengecekan terhadap penyebaran virus corona.

Ketua Satgas Covid-19 Prof dr Zubairi Djoerban, SpPD mengatakan bahwa pemerintah harus memeriksa lebih banyak orang yang masuk ke Indonesia dari negara mana pun.

Tidak hanya orang yang berasal dari negara yang memiliki kasus positif Covid-19.

"Walaupun sebagian besar kasus menunjukkan hasil pemeriksaan yang negatif, namun dengan munculnya dua kasus yang positif pada tanggal 2 Maret 2020, menimbulkan kewaspadaan yang tinggi," kata Zubairi, sebagaimana dikutip Antara, Kamis (5/3/2020).

Baca juga: 4 Pasien yang Diisolasi di 2 RS di Banyumas Kondisinya Membaik

IDI pun merekomendasikan pemerintah memperluas pengecekan di bandara atau pelabuhan untuk semua penumpang pesawat dan kapal yang berasal dari luar negeri, tidak terbatas hanya pada negara yang terjangkit.

"Apabila terdapat demam, sebaiknya dilakukan swab tenggorok atau pemeriksaan sputum atau dahak tanpa menunggu bukti terdapat pneumonia pada foto toraks untuk dilakukan pemeriksaan coronavirus dengan PCR," kata Zubairi.

Selain itu, IDI juga merekomendasikan pemerintah terus memberikan edukasi soal Covid-19 secara lengkap sekaligus pencegahannya secara reguler melalui media massa.

Khususnya soal definisi, gejala dan pemeriksaan yang dapat dilakukan sehingga masyarakat secara sukarela memeriksakan diri apabila terjadi gejala klinis.

Edukasi harus dilakukan di seluruh instansi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten-kota, kecamatan, sekolah, dan universitas di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta.

IDI juga mengimbau pemerintah untuk terus memberikan informasi terkini kepada masyarakat tentang penyebaran virus corona secara reguler dengan lebih transparan serta memberikan klarifikasi terhadap hoaks yang tersebar untuk meredam keresahan masyarakat.

Baca juga: Pasien yang Dirujuk ke RSPI Pernah Close Contact dengan Pasien 1

Soal ketersediaan rumah sakit rujukan, IDI meminta agar pemerintah menambah jumlah rumah sakit rujukan, baik pemerintah maupun swasta.

Jumlah laboratorium untuk pemeriksaan deteksi Covid-19 juga harus ditambah. Pemerintah pun harus memastikan ketersediaan alat untuk swab yang sesuai dengan standar di semua Dinas Kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan penanganan sampel yang baik agar spesimen yang dikirim dari berbagai rumah sakit di Indonesia terjaga.

"Sehingga, apa pun hasil pemeriksaan akan dipercaya semua pihak," kata Zubairi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com