Skema Pencairan Dana BOS Berubah, Kemenko PMK: Demi Fleksibilitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Koordinasi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono mengatakan, perubahan skema penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan meningkatkan fleksibilitas.

"Kemdikbud mencoba untuk memperpendek jalur penyaluran BOS yang semula dari pemerintah pusat melalui rekening umum daerah, sekarang langsung ke sekolah. Harapannya dengan cara demikian maka sekolah memiliki fleksibilitas yang tinggi," kata Agus di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Agus mengatakan, perubahan skema penyaluran tersebut diputuskan dalam rapat tingkat menteri (RTM) yang dipimpin menteri koordinator PMK.

Baca juga: Pemerintah akan Tingkatkan Alokasi Gaji Guru Honorer pada Dana BOS

RTM itu juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, dan perwakilan Kementerian Agama (Kemenag).

Agus mengatakan, perubahan skema penyaluran ini agar memastikan dana BOS tepat sasaran.

"Ini sejalan dengan kebijakan Mendikbud dengan merdeka belajar. Jadi kepala sekolah punya keleluasaan," kata dia.

Menurut Agus, Mendikbud menginginkan setelah terjadinya perubahan skema pencairan dapat diikuti juga akan lahirnya kebijakan yang mendukung perubahan tersebut.

Kebijakan itu, kata Agus, supaya semua anggaran benar-benar langsung dikirim ke sekolah.

Baca juga: Kebijakan Baru BOS, Benarkah Melepas Belenggu Sekolah?

Landasan platform kebijakan itu yang paling utama adalah adanya data siswa dan sekolah yang benar-benar akurat.

"Karena jangan sampai nanti misalnya begitu dana BOS disalurkan ke sekolah, karena basisnya jumlah siswa, maka tiba-tiba jumlah siswanya melonjak. Nah ini yang tidak boleh," ucap dia.

Sebelumnya, pencairan dana BOS disalurkan pemerintah pusat melalui rekening kas umum daerah (RKUD). Kini, perubahan penyaluran terjadi dari pemerintah pusat langsung dikirim ke rekening sekolah.