Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Evaluasi Efektivitas Subsidi Listrik, Gas Elpiji, hingga Pupuk

Kompas.com - 04/03/2020, 19:39 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan subsidi barang.

Pemerintah akan melihat lagi apakah subsidi yang diberikan selama ini efektif dalam membantu masyarakat miskin atau tidak.

Ini dilakukan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan tema pengentasan kemiskinan, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

"Presiden meminta kami untuk untuk melihat kembali jenis-jenis bantuan sosial yang bersifat subsidi barang. Subsidi listrik, subsidi pupuk, (gas) elpiji, dan sebagainya," kata Menteri Sosial Juliari Batubara usai rapat.

Baca juga: Subsidi Listrik Turun, Menkeu Sebut Ada Penajaman Pelanggan 900 VA

Menurut Juliari, evaluasi ini dilakukan karena anggaran yang dialokasikan APBN ke bantuan-bantuan atau subsidi barang tersebut sangat besar.

"Malah jauh lebih lebih besar dibandingkan bantuan-bantuan sosial yang berupa cash," kata dia.

Namun, saat ditanya apakah evaluasi ini akan berujung pada pencabutan subsidi dan kenaikan harga, Juliari membantah.

Politisi PDI-P ini menyebut, belum ada pembicaraan untuk mencabut subsidi yang akan berujung pada kenaikan harga.

"Tidak ada (rencana menaikkan harga). Saya kira itu tidak dibahas. Hanya melihat efektivitasnya sudah sejauh mana. Ini kan tentunya sebagai kabinet, sebagai pemerintahan, tentunya memang wajib untuk melakukan evaluasi terhadap program kerja," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Jangan Buru-buru Cabut Subsidi Listrik Pelanggan 900 VA

Selain evaluasi subsidi barang, menurut Juliari, Presiden meminta bantuan sosial kepada masyarakat miskin difokuskan kepada tiga program, yakni program keluarga harapan, sembako murah, dan Kartu Indonesia Pintar.

Presiden juga meminta jajarannya untuk memutakhirkan lagi data masyarakat miskin agar lebih akurat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com