Penghitungan Sementara Pegadaian, Nilai Perhiasan Sitaan Terkait Jiwasraya Rp 250 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhiasan hasil sitaan Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diperkirakan bernilai sekitar Rp 250 juta.

Nilai tersebut berdasarkan penghitungan yang dilakukan pihak Pegadaian.

"Tim penyidik telah menerima pemberitahuan dari kantor pusat PT Pegadaian (persero) tentang taksiran nilai perhiasan yang disita sebesar Rp 250.650.000," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Selasa (3/3/2020).

Baca juga: Jaksa Agung Tunggu Penghitungan BPK soal Kerugian Negara dalam Kasus Jiwasraya

Kendati demikian, Hari tidak merinci perhiasan apa saja yang dimaksud.

Kejagung menyita sejumlah perhiasan dari dua tersangka kasus Jiwasraya, yaitu mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Harry Prasetyo dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan.

Dari kediaman Harry Prasetyo di kawasan BSD, Tangerang, Kejagung turut mengangkut 40 kotak berisi perhiasan dan jam tangan.

Kemudian, Kejagung menyita sejumlah cincin dan gelang dari kediaman Syahmirwan di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur.

Penyitaan tersebut dilakukan Kejagung dalam rangka mengembalikan kerugian negara akibat kasus tersebut.

Kejagung sudah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus Jiwasraya.

Baca juga: Bertemu BPK, Kejagung Sinkronisasi Temuan soal Kasus Jiwasraya

Selain kedua tersangka, empat orang lainnya yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro; Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat; mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.

Terkait perkara di perusahaan pelat merah tersebut, Kejagung mengaku sudah memeriksa 144 saksi dan menggeledah 16 tempat.

Sejumlah aset para tersangka telah disita maupun diblokir. Berdasarkan perkiraan sementara Kejagung, total nilai aset yang disita sekitar Rp 11 triliun.

Penyitaan tersebut dalam rangka pengembalian kerugian negara yang menurut prediksi sementara Kejagung sekitar Rp 17 triliun.