Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ma'ruf Amin: Mudah-mudahan Ketua MUI Bukan Hanya Jadi Wapres, tetapi Presiden

Kompas.com - 29/02/2020, 16:24 WIB
Ihsanuddin,
Jessi Carina

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) selanjutnya tidak hanya menjadi wapres, tetapi dapat menjadi presiden.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat berpidato dalam International Islamic Health Conference and Expo di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (29/2/2020).

"Ke depan mudah-mudahan Ketua Umum MUI bukan hanya jadi wakil presiden, (tapi) jadi presiden RI," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf pun mengakui bahwa sampai saat ini ia masih tercatat sebagai ketua MUI.

Meski Ma'ruf sudah menjabat wapres, ia tidak melepas jabatannya di MUI. Menurut dia, pergantian kepemimpinan di MUI harus dilakukan lewat Munas.

Baca juga: Maruf Amin Prihatin Konflik Antar-umat Beragama di India

"Sebenarnya sampai sekarang saya masih Ketua Dewan Syariah Nasional dan saya masih Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Masih (ketum) sampai munas yang akan datang, walaupun sudah jadi wakil presiden," kata Ma'ruf.

"Alhamdulillah Ketua Umum MUI bisa jadi wakil presiden," sambungnya disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

Dalam pidatonya, Ma'ruf bicara soal peran penting rumah sakit syariah.

"Dengan hadirnya RS Syariah, masyarakat saat ini memiliki pilihan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dan tindakan medis yang sesuai dengan prinsip syariah," kata Ma'ruf.

RS Syariah, kata Ma'ruf, memiliki nilai tambah daripada RS konvensional.

Baca juga: Heboh Wacana Reshuffle di Medsos, Maruf Amin: Belum Ada Itu

Selain harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), juga harus mempunyai attitude value yang menerapkan cita rasa islami atau syariah dalam pelayanannya.

"Bukan hanya sekadar simbol-simbol keagamaan yang ditampilkan. Tapi juga menampilkan pelayanan kesehatan prima, kenyamanan, kebersihan, ketenangan, kemudahan pasien mendapatkan informasi, respons cepat dalam memberikan pelayanan dan keramahtamahan seluruh karyawan yang bekerja di RS," kata dia.

Hingga saat ini, menurut Ma'ruf, setidaknya ada 22 rumah sakit di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi sebagai penyedia jasa kesehatan berbasis syariah. Ia berharap jumlahnya bisa terus bertambah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com