Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Kompas.com - 28/02/2020, 20:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membantah informasi yang beredar tentang sejumlah kota yang disebut sebagai zona kuning penyebaran virus corona (Covid-19).

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Anung Sugihantono memastikan informasi tersebut tidak benar.

"Kemenkes tidak pernah keluarkan Zona Kuning perihal kewaspadaan atau kedarutan Covid-19," ujar Anung saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (28/2/2020).

Baca juga: Menlu Pastikan 68 WNI yang Dievakuasi dari Kapal Diamond Princess Negatif Corona

Adapun informasi yang dimaksud berbunyi, "Info kemkes 6 kota zona kuning corona: Medan, Batam, Jkt, Sby, Bali dan Manado. Sediakan masker di rumah dan hand sanitizer. Usahakan jangan dl ke tempat umum dan travelling."

Informasi itu beredar melalui pesan di WhatsApp Messenger.

Baca juga: 22 Negara yang Laporkan Kasus Pertama Infeksi Virus Corona Pekan Ini

Dikonfirmasi secara terpisah, Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan informasi itu tidak benar.

Ia memastikan Kemenkes tidak pernah mengeluarkan informasi tersebut. Namun, Yuri menjelaskan, pemerintah memang meminta kewaspadaan pengawasan di enam kota itu.

"Kalau kota-kota itu, kita katakan harus ada kewaspadaan yang lebih tinggi sebagai pintu masuk (kunjungan dari berbagai negara). Itu terdapat bandara internasional juga pelabuhan," ujar Achmad kepada Kompas.com.

Baca juga: Bersihkan Tangan Cara Terbaik Cegah Tertular Corona, Bukan Masker

Peningkatan kewaspadaan yang dimaksud pemerintah adalah untuk mencegah dan menangkal penyebaran virus corona.

Adapun keenam kota itu adalah Medan, Jakarta, Batam, Surabaya, Bali dan Manado.

"Bukan kemudian kotanya diwarnai kuning, merah, hijau enggak lah. Bukan juga kemudian seluruh masyarakat disuruh beli masker. Tetapi pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kewaspadaan," tegas Achmad.

Baca juga: Antisipasi Virus Corona, KBRI Seoul Tutup Sementara

"Misalnya Batam, ada bandara internasional dan pelabuhan laut. Jakarta ada Tanjuk Priok banyak kapal dagang dari China, Korea. Juga Manado dan Bali menjadi destinasi wisata. Itu adalah titik bagaimana cegah tangkal harus diperkuat sebab itu pintu masuk negara," tambah dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com