Pilpres-Pileg Diputuskan Serentak, Golkar: Pasti Kami Jadikan Prinsip

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar di DPR RI akan menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal keserentakan Pilpres dan Pileg sebagai pertimbangan penyusunan perubahan Undang-Undang Pemilu.

"Putusan itu pasti akan kami jadikan salah satu prinsip di dalam penyusunan perubahan UU Pemilu yang akan kami bahas di tahun ini," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung kepada Kompas.com, Kamis (27/2/2020).

Seperti diketahui, Golkar merupakan salah satu partai politik yang mendukung perubahan UU Pemilu terkait pemisahan penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

Baca juga: MK Putuskan Pemilu Tetap Serentak, Gerindra: Masih Terbuka Dibahas di DPR

Doli tidak menjawab lugas apakah Golkar tetap mendorong pemisahan pemilihan presiden dan presiden legislatif atau tidak.

"Dengan adanya putusan MK itu, ya kami akan mengkaji kembali kemungkinan dipisahkannya Pilpres dan Pileg," jawab Doli.

Namun, Ketua Komisi II DPR RI itu sekaligus menegaskan bahwa partainya tetap menghormati putusan MK tersebut.

"Kita harus hormati putusan MK itu. Apalagi yang diuji kan UUD 1945, konstitusi kita. Soal itu, posisi Golkar sejak dulu sudah final, taat terhadap Pancasila dan UUD 1945," ujar Doli.

Sebelumnya diberitakan, majelis hakim MK memutuskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan anggota DPD tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Baca juga: MK Sarankan 6 Model Pelaksanaan Pemilu Serentak

Menurut majelis hakim MK, keserentakan pemilihan umum yang diatur dalam UU Pemilu dan UU Pilkada dimaknai sebagai pemilihan umum untuk memilih anggota perwakilan rakyat di tingkat pusat, yaitu presiden dan wakil presiden, DPR serta DPD.

Hal itu disampaikan majelis hakim saat sidang putusan uji materi tentang keserentakan pemilu yang diatur dalam Pasal 167 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 Ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dimohonkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Pelaksanaan pemilihan umum yang konstitusional adalah tidak lagi dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota legislatif dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden," kata Hakim Saldi Isra saat membacakan putusan dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).