BNPB Usul Pihak Pembuka Perkebunan di Bekas Lahan Terbakar Disanksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta kementerian atau lembaga dan penegak hukum memberi sanksi pada pihak yang menjadikan lahan pasca-terbakar sebagai kebun.

Sebab, kata dia, mayoritas lahan sengaja dibakar hanya untuk kepentingan segelintir orang.

"Ke depan gimana bisa bekerja sama dengan seluruh ke kementerian lembaga, termasuk pengak hukum, kiranya bisa tidak, lahan-lahan yang telah terbakar ini bagi mereka yang menanam, inilah harus ada sanksi," kata Doni di Graha BNPB, Senin (24/2/2020).

Baca juga: 6 Jenis Pendekatan untuk Mengatasi Kebakaran Lahan Gambut di Indonesia

"Tentunya melalui sebuah lewat proses yang tepat terukur sesuai ketentuan. Karena hampir pasti kebakaran-kebakaran tadi itu mayoritas disengaja dan tiap tahun kita begini terus," sambungnya.

Doni menjelaskan mayoritas pembakar hutan dan lahan adalah manusia. Kerugian negara sangat besar karena pembakaran lahan tersebut.

"Tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan mencapai Rp 2,6 juta hektar. Kerugian ekonominya Rp 16,1 miliar dollar Amerika Serikat. Lebih besar dibandingkan kerugian ekonomi akibat tsunami di Aceh. Tahun 2019 yang kita derita pun tidak kecil Rp 5 miliar dollar AS. Ini data yang diriset oleh world bank," ungkapnya.

Maka dari itu, Doni menilai perlu ada pencegahan dan penanggulangan yang lebih masif.

Baca juga: BNPB: 80 Persen Lahan Terbakar Berubah Jadi Lahan Perkebunan

Salah satunya melalui inovasi teknologi serta water booming yang lebih baik lagi untuk memadamkan.

"Kita perlu inovasi teknologi. kita perlu sistem water booming yang lebih baik. Kita perlu upaya-upaya pencegahaan yang lebih baik," ujarnya.

"Sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pencegahan akan jauh lebih baik dibandingkan penanggulangan. Lebih baik daripada penanggulangan," ucap Doni.