Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Kompas.com - 23/02/2020, 23:10 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam 100 hari pertama masa pemerintahannya mendapat nilai yang cukup positif.

Survei Politika Research Consulting dan Parameter Politik Indonesia menunjukkan 61,4 persen responden puas dengan kinerja pemerintahan. Hanya 33 persen yang menyatakan tidak puas atas kinerja pemerintahan.

Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Maman Abdurrahman, penilaian tersebut masih sangat mungkin terjadi fluktuasi. Sehingga, pemerintah perlu melakukan sejumlah terobosan agar sentimen positif masyarakat dapat terus terjaga.

"Dalam hal ini saya ingin sampaikan salah satunya terkait omnibus law. Sebetulnya, ending terakhir dari sebuah kinerja pemerintahan adalah perut. Bagaimana masyarakat kita bisa terbuka ruang untuk mencari kehidupan, mencari pekerjaan, dan lain sebagainya," kata Maman menanggapi hasil survei tersebut di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Minggu (23/2/2020).

Baca juga: Survei PRC dan PPI: 61,4 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Maruf

Maman menuturkan, ketika Jokowi memimpin di periode pertama dengan Jusuf Kalla, salah satu persoalan yang muncul dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalan tumpang tindihnya birokrasi dan regulasi.

Misalnya, ketika pemerintah pusat mengambil kebijakan A yang seharusnya dilaksanakan pemerintah daerah, belum tentu pemda akan melaksanakan hal itu.

Perbedaan latar belakang politik dan sejarah menjadi salah satu penyebab banyak agenda yang tidak berjalan seiringan.

Hal itulah yang kemudian ingin diselesaikan oleh pemerintahan saat ini melalui omnibus law, salah satunya lewat Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

"Perlu ada upaya untuk mendorong percepatan eksekusi program yang tujuannya pasti ujung akhirnya peningkatan lapangan kerja. Hasil survei tadi semakin memperkuat perlu adanya percepatan realisasi omnibus law," ujarnya.

Baca juga: Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Maman menambahkan, saat ini ada sekitar tujuh juta pengangguran di Indonesia. Melalui RUU ini, diharapkan investasi akan lebih mudah masuk sehingga lapangan kerja terbuka lebar untuk menyerap angkatan kerja baru.

Menurut Maman, salah satu kendala yang dihadapi investor dalam berinvestasi adalah persoalan perizinan. Dalam mengurus izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), misalnya, tak jarang mereka membutuhkan waktu tiga tahun hingga mengantongi izin.

Selain itu, ada pula persoalan dalam mengurus izin ketenagakerjaan yang cukup lama.

"Akhrnya mereka stres. Belum lagi menghadapi demonstrasi di lapangan dan pungli," ujar Maman.

"Kondisi ini yang akhirnya perlu sebuah langkah untuk menjaga mereka. Bukan kita pro asing atau investor, tetapi diharapkan dengan kehadiran mereka bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com