Soal Usulan Orang Kaya Nikahi Orang Miskin, Wakil Ketua Komisi VIII: Jodoh Itu Urusan Pribadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, negara sebaiknya tidak ikut mencampuri urusan memilih jodoh warga negaranya.

Hal ini disampaikan Ace dalam menanggapi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang mengusulkan orang kaya menikahi orang miskin guna memutus mata rantai kemiskinan.

"Soal memilih jodoh itu urusan pribadi tak perlu ikut campur negara. Ajaran Islam tentang perjodohan sekufu juga tak harus dimaknai sebagai kesalahan penafsiran," kata Ace saat dihubungi wartawan, Jumat (21/2/2020).

Baca juga: Usul Orang Kaya Nikahi Orang Miskin, Menko PMK Sebut untuk Putus Rantai Kemiskinan

Ace mengatakan, untuk memutus mata rantai kemiskinan, pemerintah seharusnya mencari strategi yang tepat agar dapat menanggulangi kemiskinan dan mengatasi ketimpangan ekonomi, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja. 

Ace menilai, pernyataan Menko PMK terkait usulan orang kaya menikahi orang miskin tidak tepat.

Menurut dia, ada berbagai cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan, seperti memberikan akses rakyat miskin melalui pendidikan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja, dan keterampilan berusaha atau kewirausahaan.

"Itu cara yang paling tepat untuk memutus kemiskinan," ucap dia. 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengusulkan agar orang kaya menikahi orang miskin untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Muhadjir mengusulkan hal tersebut sebagai fatwa dan gerakan moral.

"Saya minta ada semacam gerakan moral. Bagaimana supaya memutus mata rantai kemiskinan itu antara lain supaya yang kaya juga tidak harus memilih-milih ketika mencari jodoh ataupun menantu. Harus sama kaya. Jadi gerakan moral saja. Fatwa itu, anjuran," ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Ia yakin, bila para orang kaya menikahi orang miskin, ini dapat membantu memutus mata rantai kemiskinan.

Muhadjir menyanyangkan saat ini tumbuh pola pikir di masyarakat yang kerap mencari jodoh atau menantu dengan status sosial ekonomi yang setara.

Akibatnya, menurut dia, orang kaya selalu menikah dengan orang kaya dan yang miskin selalu menikah dengan yang sama miskinnya.

Baca juga: Soal Fatwa Pernikahan Orang Miskin dan Kaya, Ini Penjelasan Menko PMK

Muhadjir juga mengatakan, ketika orang miskin menikah dengan orang miskin maka akan menciptakan keluarga miskin yang baru.

Padahal, pemerintah hendak menurunkan jumlah keluarga miskin yang saat ini mencapai 9,4 persen dari total 57 juta rumah tangga di Indonesia.

Menurut dia, per September 2019 jumlah keluarga miskin mencapai hampir 5 juta.

"Salah satu yang saya amati walaupun ini belum penelitian yang mendalam, perilaku ini adalah dipengaruhi oleh perilaku masyarakat di mana orang akan mencari kesetaraan," tutur Muhadjir.