Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem Minta DPR Segera Bahas Paket Revisi UU Politik

Kompas.com - 19/02/2020, 16:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan, DPR sebaiknya segera melakukan pembahasan terhadap paket revisi undang-undang (UU) politik.

Paket tersebut setidaknya memuat revisi UU Pemilu, revisi UU Pilkada dan revisi UU Partai Politik.

"Poin penekanannya adalah pembahasan ini harus segera dimulai agar kemudian kita punya waktu yang cukup untuk melakukan refleksi dan pendalaman terhadap penguatan kepemiluan," ujar Fadli usai melakukan audiensi bersama Kemendagri di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).

Dia mengingatkan bahwa pemilu kembali digelar pada 2024.

Baca juga: Perludem Harap Revisi UU Pemilu Tak Atur Soal Teknis Pemilu

Sehingga, pemerintah dan DPR saat ini memiliki waktu yang cukup untuk menyusun aturan.

Kemudian, Perludem juga meminta pembahasan revisi UU pemilu, revisi UU partai politik dan revisi UU pilkada dilakukan bersamaan.

Dengan demikian, ada sinkronisasi antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lainnya.

"Dan ini tentu akan menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih dalam pengaturan di dalam regulasi di bidang politik ini mudah-mudahan dorongan ini bisa segera diwujudkan," tambah Fadli.

Senada dengan Fadli, Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, pembahasan paket revisi UU politik penting untuk segera dibahas.

Baca juga: Perludem Sebut Persoalan Pemilu 2019 Sangat Kompleks

Feri menyarankan pembahasan revisi nantinya tidak dilakukan terlalu mepet dengan pemilu 2024.

"Kebiasaan kita membahas UU yang selalu mepet, dulu 2017 selesainya kemudian untuk persiapan 2019. Nah Sekarang kita mulai bergeser mempersiapkan jauh-jauh hari paket revisinya sehingga jauh lebih baik," kata Feri.

Audiensi pada Rabu digelar di Kantor Kemendagri Jakarta Pusat.

Dalam audiensi, hadir Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar,

Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil, Direktur Eksekutif Pusako Universitas Andalas Feri Amsari, peneliti ICW Donal Fariz dan peneliti Kode Inisiatif Violla Reininda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com