Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah pernyataan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar yang menyebut penetapan eks Sekretaris MA Nurhadi dalam daftar pencarian orang (DPO) merupakan formalitas.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penetapan Nurhadi cs dalam DPO telah melalui prosedur yang berlaku di KPK.

"Bahwa penetapan DPO sudah melalui prosedur hukum yang kami lakukan di KPK dari mulai pemanggilan hingga seterusnya. sampai bantuan penangkapan dan DPO. Bukan apa yang disampaikan oleh Haris Azhar tadi hanya formalitas belaka," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Haris Azhar: KPK Enggak Berani Tangkap Nurhadi dan Menantunya...

Ali pun meminta Haris Azhar sebaiknya kembali mendatangi KPK dan mengungkap lokasi keberadaan Nurhadi cs yang ia ketahui.

"Sampaikan dimana tempatnya, siapa yang melakukan penjagaan sehingga tidak jadi polemik. Tentunya kalau ada itikad baik, Haris Azhar akan menyampaikan itu," kata Ali.

Ali menambahkan, KPK tetap serius memburu Nurhadi cs dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk menangkap Nurhadi cs dan membawanya KPK.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyebut KPK sudah mengetahui keberadaan eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi tapi tidak berani menangkapnya.

Haris pun menilai status Daftar Pencarian Orang yang disematkan kepada Nurhadi serta menantunya, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto hanya formalitas belaka.

"DPO formalitas karena KPK enggak berani tangkep Nurhadi dan menantunya, jadi status itu jadi kan lucu. Inilah bukti bahwa KPK tambah hari tambah keropos ya," kata Haris di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/2/2020).

Nurhadi, Rezky, dan Hiendra merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Dalam kasus itu, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Baca juga: KPK Minta Haris Azhar Buka Informasi Keberadaan Nurhadi

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direkut PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.