Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/02/2020, 17:34 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait kerusuhan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kabanjahe di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

"Nanti pada 24 Februari kami akan rapat dengan Menkumham, tentu karena saya yang memimpin nanti akan saya pertanyakan tentang persoalan ini," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Desmond mempertanyakan pengawasan pihak Rutan Kabanjahe. Sebab, Menkumham Yasonna Laoly pernah menyampaikan, akan menempatkan orang-orang yang mumpuni di rutan dan lapas.

"Ternyata kebijakan itu sampai hari ini tidak dilakukan. Pertanyaannya, apakah kerusuhan ini karena memang ketidakmampuan sipir dalam menangani penghuni atau memang ada sistem yang tidak baik di situ," ujarnya.

Baca juga: Penghuni Rutan Klas I Makassar Over Kapasitas, Ini Cara agar Tak Ricuh Seperti di Rutan Kabanjahe

Lebih lanjut, Desmond mengatakan, peristiwa kerusuhan tersebut adalah hal yang biasa terjadi. Namun, ia meminta aparat untuk menyelidiki penyulut dari kerusuhan tersebut.

"Kerusuhan itu sesuatu yang biasa, tinggal penyulutnya itu ada apa?" kata politisi Partai Gerindra itu.

Kerusuhan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kabanjahe di Jalan Bhayangkara, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara terjadi pada Rabu (12/2/2020) sekitar pukul 12.00 WIB.

Dalam kerusuhan itu, seluruh napi sudah dievakuasi ke Polres Karo dan tidak ada korban jiwa.

Baca juga: Rutan Kabanjahe di Sumut Rusuh, Tahanan Dievakuasi

Kepala Rutan Kelas II B Kabajahe, Simon Bangun mengatakan, aksi pembakaran dan lempar batu yang dilakukan warga rutan tersebut agar mereka bisa melarikan diri.

"Mereka bikin sensasi, bakar-bakar tujuannya supaya bisa lari," ujarnya dikutip dari Tribunnews.com.

Simon menjelaskan, kerusuhan itu terjadi berawal dari ada yang tidak terima empat penghuni rutan mendapat hukuman disiplin karena terbukti membawa narkoba ke dalam rutan.

"Ada provokator tidak mau dihukum disiplin. Mereka tidak senang, napi penginnya tidak disiplin," kata dia.

Baca juga: Kerusuhan Rutan Kabanjahe, Kemenkumhan Soroti Efek Over Kapasitas Napi

Sebelumnya, kata Simon, pada Sabtu (8/2/2020) lalu, pihak rutan melakukan razia dan mendapati dua penghuni rutan memiliki barang haram tersebut.

"Tanggal 8 razia, ada dua orang napi menyimpan narkoba. Terus kita hubungi Kasat Narkoba Tanah Karo, setelah dikembangkan dari dua menjadi empat terus tambah dua sipir. Jadi ema, orang yang membawa narkoba ke dalam lapas," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com