Kontras: Harusnya Data Veronica Koman Diuji, Bukan Dibilang Sampah...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia Kontras Arif Nur Fikri mengatakan, seharusnya pemerintah mengecek terlebih dahulu data yang diberikan pengacara HAM Veronica Koman ke Presiden Joko Widodo.

Pernyataan ini terkait ucapan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menyebut bahwa data milik Veronica soal 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga sejak Desember 2018 hanya sampah.

"Seharusnya data itu diuji oleh pemerintah, bukannya malah langsung menolak kritikan tersebut dengan mengatakan bahwa data itu hanya sampah," kata Arif kepada Kompas.com, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Veronica Koman Serahkan Data Tahanan Politik dan Korban Sipil Tewas Papua ke Jokowi

Arif pun mempertanyakan apakah selama ini pemerintah sudah mengeluarkan data terkait jumlah korban di Nduga.

Apabila ada pihak yang memberikan data soal korban, seharusnya pemerintah membalasnya dengan data juga.

"Data itu yang benarnya harus dijawab dengan data juga oleh pemerintah," ungkap dia.

Kontras sendiri tidak mau berkomentar lebih jauh soal data milik Veronica.

Baca juga: Veronica Koman Pertanyakan Jokowi soal Tarik Pasukan dari Papua, Ini Kata Polri

Ia hanya menegaskan bahwa sampai saat ini Kontras masih melakukan pengecekan terhadap data tersebut.

Diberitakan, Menko Polhukam Mahfud MD menilai, data yang diberikan Veronica Koman kepada Presiden Jokowi tidak penting.

Dokumen dimaksud berisi data 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018.

Sebelumnya, Veronica mengklaim, timnya berhasil menyerahkan dokumen itu kepada Presiden Jokowi saat kunjungan Jokowi ke Canberra, Australia, Senin (10/2/2020).

Namun, Mahfud menganggap dokumen itu hanya sampah.

Baca juga: Mahfud Anggap Dokumen dari Veronica Koman untuk Jokowi Hanya Sampah

"Itu anulah, kalau memang ada ya sampah sajalah," kata Mahfud di Istana Bogor, Selasa (11/2/2020) sore.

Mahfud yang turut mendampingi Presiden Jokowi di Negeri Kanguru juga tidak mengetahui apakah dokumen tersebut benar-benar sudah diserahkan langsung kepada Kepala Negara.

Sebab, Mahfud melihat banyak warga yang berebut untuk bersalaman dan menyerahkan surat ke Presiden Jokowi.

"Saya tahu surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman, kagum kepada Presiden, ada yang kasih map, amplop, surat gitu, jadi tidak ada urusan Koman atau bukan. Kita enggak tahu itu Koman apa bukan," kata dia.