Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Sebut Nama Calon Wali Kota Solo dari PDI-P Diputuskan Megawati

Kompas.com - 10/02/2020, 17:48 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyatakan keputusan penyerahan rekomendasi calon Wali Kota Solo akan diputuskan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hal itu disampaikan Puan usai menjadi panelis di fit and proper test penjaringan calon wali kota solo di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Senin (10/2/2020).

"Mekanisme penjaringan di PDI-P itu kan berjenjang, jadi setelah DPC, DPD kemudian DPP dan hasilnya yang akan memutuskan adalah masukan yang tadi secara berjenjang disampaikan kepada ketua umum dan kemudian akan diputuskan oleh ketua umum melalui partai," kata Puan.

Baca juga: Pesan Rudy ke Gibran Sebelum Fit And Proper Test: Ikuti Semua Aturan PDI-P

Ia mengatakan, untuk keputusan rekomendasi pencalonan Wali Kota Solo masih akan dirapatkan terlebih dahulu. Namun ia mengatakan partai mengusahakan rekomendasi akan dikeluarkan secepatnya.

"Secepatnya. Jadi sudah ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan namun untuk Kota Solo kita lihat lagi perlu beberapa saat lagi untuk kemudian diputuskan dalam rapat DPP siapa yang kemudian akan mendapatkan rekomendasinya," lanjut dia.

Selain Gibran, fit and proper test ini juga diikuti Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo dan Ketua DPRD Solo Teguh Prakosa.

Fit and proper test Pilkada Solo yang diikuti putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, melibatkan sejumlah petinggi partai sebagai panelisnya.

Baca juga: Gibran Enggan Tanggapi Kabar Dirinya Diistimewakan dalam Pilkada Solo\

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan beberapa nama seperti putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat akan menjadi panelis.

Selain Puan dan Djarot, Ketua DPP bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto dan Ketua DPP bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial Nusyirwan Soejono juga menjadi panelis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com