Calon Kepala Daerah Dilarang Isu SARA, Kemendagri: Biar Menarik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar meminta para kontestan yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2020 tidak memainkan isu suku, agama, ras dan antargolongan atau SARA karena dapat menimbulkan fanatisme berlebihan.

"Calon ini ya harus siap menang, siap kalah, dengan tidak membuat fanatisme yang berlebihan. Misalnya, menggosok-gosok SARA, sehingga menimbulkan fanatisme berlebihan dalam kontestasi," ujar Bahtiar di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Bahtiar mengatakan, untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, calon kepala daerah juga harus bisa mengendalikan pendukungnya.

Baca juga: Kemendagri Minta Pemprov Bantu Pemkot dan Pemkab yang Kekurangan Biaya Pilkada

Karena itu, pihaknya mendorong para kontestan tidak menggalang dukungan dengan cara-cara yang tak beradab.

"Biarlah pertandingan itu menarik," kata dia.

Selain dari kontestan, unsur lain yang menentukan suksesnya pilkada adalah faktor kematangan pihak penyelenggara.

Misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kita percaya pada mereka akan menyelenggarakan pilkada secara fair, secara baik, mandiri. Tapi jangan mengurangi daya kritisnya, jangan berikan cek kosong pada mereka. Tetap harus diawasi kawan-kawan pers," ujar Bahtiar.

Baca juga: Biaya Pilkada 2020 di Jember Naik, dari Rp 89 Miliar Jadi Rp 104 Miliar

Diketahui, Pilkada serentak 2020 terselenggara di 270 wilayah di Indonesia.

Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Adapun pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi.

Pemilihan meliputi Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi.

Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten. Rencananya, pilkada akan digelar pada 23 September 2020.