Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri: Empat Daerah Ajukan Pemotongan Anggaran Pilkada

Kompas.com - 07/02/2020, 18:14 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengaku telah menerima informasi terkait empat daerah yang mengajukan pemotongan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Kita sudah terima informasinya (pengajuan potong anggaran pilkada). Bawaslu menyampaikan ada empat daerah," ujar Bahtiar di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Sabtu (7/2/2020).

Bahtiar memaklumi pengajuan pemotongan biaya pesta demokrasi lima tahunan yang dilakukan pemerintah daerah tersebut.

Baca juga: Kemendagri: Total Anggaran Pilkada 2020 Rp 15 Triliun

Menurut dia, hal itu tak lepas dari terbatasnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sebab, kata dia, pilkada bukan satu-satunya kegiatan pemerintah daerah.

Ada juga kegiatan lainnya seperti pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga gaji pegawai.

"APBD terbatas, harus melayani rumah sakit kesehatan, pendidikan dan daerah bukan hanya berkata pelayanan pemerintahan, tetapi juga dengan pegawai, bangun jalan, jembatan dan seterusnya," kata Bahtiar.

Kendati demikian, pihaknya meyakini permasalahan anggaran tersebut bukan menjadi hambatan pelaksanaan pilkada.

"Masa kampanye pasangan calon sampai hari H untuk mencari formula-formula penyelesaian, tetapi saya pikir itu bukan menjadi hambatan," kata dia. 

Pilkada 2020 akan digelear di 270 wilayah Indonesia. Pilkada terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta pemilihan bupati dan wakil bupati.

Baca juga: Ketua KPU Harap Anggaran Pilkada 2020 Dicairkan Tepat Waktu

Adapun pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi,  yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Sementara itu, pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi.

Kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten. Rencananya, pilkada digelar pada 23 September 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com